DIMENSI EKONOMI KELEMBAGAAN DAN SPASIAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAMBANGAN TIMAH DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2004-2013

DAROL ARKUM, Prof.Dr.Muhadjir Darwin,M.PA;Prof.Dr.Mudrajad Kuncoro,M.Sc

2018 | Disertasi | S3 STUDI KEBIJAKAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah penghasil timah terbesar ke-2 di dunia setelah China. Di era reformasi dan otonomi daerah, pemerintah telah memformulasikan berbagai perubahan kebijakan di bidang pertambangan timah. Namun, sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah apakah telah berdampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sektor pertambangan memiliki konsekuensi dua model pembangunan yaitu model traditional enclave dan new sustainable development. Penelitian ini mengintegrasikan dimensi ekonomi, spasial, dan kelembagaan. Dari dimensi ekonomi, studi ini mencoba untuk membuktikan apakah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami gejala growth with or without development serta menjelaskan bagaimana dampak ekonomi langsung dan fiskal industri pertambangan timah. Dimensi spasial digunakan untuk menganalisis dimana daerah kutub pertumbuhan ekonomi dan daerah tertinggal. Dimensi kelembagaan digunakan untuk memetakan polarisasi kepentingan dan pengaruh stakeholders dalam kebijakan industri pertambangan timah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis dimensi ekonomi dan spasial. Data yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, indeks eksploitasi ekonomi, dan indeks pembangunan manusia dengan unit analisis 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode pengamatan tahun 2004-2013. Metode kualitatif digunakan untuk mendalami analisis kelembagaan yang dilakukan melalui teknik AHP dan wawancara mendalam dengan teknik purposive sampling. Temuan penelitian membuktikan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami gejala growth without development. Selama periode 2004-2013, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat. Namun, masih terdapatnya kabupaten/kota yang mengalami tingkat kemiskinan, pengangguran, indeks eksploitasi ekonomi yang tinggi, dan rendahnya indeks pembangunan maanusia. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinikmati oleh pemerintah pusat dan perusahaan asing dan belum dinikmati oleh penduduk lokal. Temuan analisis ekonomi juga menunjukkan bahwa industri pertambangan timah belum memberikan dampak positif ekonomi langsung dan fiskal bagi pembangunan daerah. Temuan analisis spasial menghasilkan masih terdapat daerah tertinggal selama periode 2004-2013. Analisis kelembagaan mempertajam sekaligus mendukung analisis ekonomi dan spasial bahwa factor kelembagaan menjadi faktor penting yang ditunjukkan oleh masih kuatnya pengaruh dan kepentingan kebijakan pemerintah pusat dan perusahaan baik perusahaan negara dan swasta dalam mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Polarisasi kepentingan dan pengaruh telah menjadi arena kontestasi stakeholders untuk mendapatkan keuntungan dalam mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam timah. Temuan penelitian ini menawarkan wawasan baru dalam aspek melakukan kajian terhadap kebijakan industri pertambangan agar mampu berimplikasi bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengaplikasikan analisis dimensi ekonomi kelembagaan dan spasial diharapkan agar pemerintah memperhatikan aspek tersebut dalam tata kelola dibidang pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya dan umumnya di Indonesia. Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah pusat belum mampu mengakomodir kepentingan pemerintah daerah terkait dengan perubahan regulasi dan pendapatan dana bagi hasil yang diterima oleh pemerintah daerah. Temuan penelitian ini juga menghasilkan bahwa berbagai perubahan kebijakan di bidang pertambangan timah yang dilakukan oleh pemerintah pusat ternyata belum memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial dan pembangunan di provinsi ini. Temuan penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendasar bagi pemerintah pusat untuk melakukan perubahan kebijakan di bidang pertambangan umum di Indonesia khususnya kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) di bidang pertambangan umum agar dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi di daerah.

Bangka Belitung island province is the largest tin producer in the world after China. In Indonesia, The central government has made new regulations on mining during the reformation and regional autonomy era. The abundance of natural resources should have brought positive impacts on local development and indigeneous community welfare in this province. The development of the mining sector in many countries has led to contending models of development: the traditional enclave and new sustainable development. This study integrates the economic, spatial, and institutional dimensions. The economic dimension, this study tries to prove whether the Bangka Belitung Islands Province has symptoms of growth with or without development and explains how the direct economic and fiscal impacts of the tin mining industry. Spatial dimension is used to analyze where the polar regions of economic growth and lagging regions. The institutional dimension is used to map the polarization of interests and influence of stakeholders in the tin mining industry policy. This research uses quantitative and qualitative methods. Quantitative methods are used to analyze economic and spatial dimensions. The data used are economic growth, poverty, unemployment, economic exploitation index, and human development index with 7 districts in Bangka Belitung Islands Province period 2004-2013. Qualitative method is used to institutional analysis conducted through AHP technique and in-depth interview with purposive sampling technique. The research findings proved that the province of Bangka Belitung Islands experienced growth without. During the period 2004-2013, the economic growth of the Bangka Belitung Islands Province increased. However, there are still districts/ municipalities experiencing poverty, unemployment, high economic exploitation index, and low human development index. This indicates that the natural resources owned by Bangka Belitung Islands Province are enjoyed by central government and foreign companies and not enjoyed by local people. The findings of economic analysis also show that the tin mining industry has not positive and direct economic impact on regional development. The findings of spatial analysis resulted in still lagging regions during the period 2004-2013. Institutional analysis sharpens and supports the economic and spatial analysis that the institutional factor becomes an important factor which is indicated by the strong influence and the interest of the central government policy and the corporation both state and private companies in exploiting the natural resources of tin in Bangka Belitung Islands Province. Polarization of interests and influences has become an arena of stakeholder contestation to gain advantage in exploiting the natural resources of tin. The findings of this study offer new insights in aspects of reviewing the mining industry policy to be able to have implications for regional development and community welfare. By applying the analysis of institutional and spatial economic dimension, it is expected that the government will pay attention to these aspects in tin mining governance in Bangka Belitung Islands Province and Indonesia. Based on the findings of this research, the central government has not been able to accommodate the interests of local governments related to regulatory changes and revenue sharing funds received by the local government. The findings of this study also resulted that the various of policy changes in tin mining conducted by the central government does not have positive impacton social welfare and development in this province. The findings of this study also provide a fundamental policy recommendation for the central government to make policy changes in the field of general mining in Indonesia, especially in the field of tin mining in order to have an impact on social welfare and economic development in the region.

Kata Kunci : Industri Timah, Pertumbuhan Ekonomi, Tanpa Pembangunan, Dampak Ekonomi, Fiskal, Daerah Tertinggal, Pemetaan Stakeholders