ANALISIS PELAKSANAAN PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 69/PUU-XIII/2015 OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN DI KOTA YOGYAKARTA

ANNISA FITRI P, R. A. ANTARI INNAKA T, S.H., M.Hum

2018 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam perkawinan dan mengapa terjadi kendala dalam pelaksanaan pencatatan serta bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. Sifat pelaksanaan ini bersifat yuridis empiris, karena dilakukan dengan cara penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dioleh secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode ini ditentukan dengan kriteria responden dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat langsung dengan obyek penelitian, kemudian menggunakan beberapa narasumber yang memberikan informasi sesuai dengan pengetahuannya. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa: pertama, pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan, pegawai pencatat perkawinan terdiri dari Dinas Kependudukan dan Pendatatan Sipil dan KUA. Pencatatan ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 dikarenakan sempat terjadinya kekosongan hukum sedangkan perubahan dalam masyarakat yang begitu cepat dan dinamis. Pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah sesuai dengan Surat Edaran 472.2/5876/DUKCAPIL , sedangkan pencatatan di KUA tidak sesuai dengan Surat Edaran Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017. Kedua dalam percatatan perjanjian perkawinan terjadi hambatan baik karena adanya kendala dari dalam instansi maupun dari luar instansi, penyelesaian dari pencatatan perkawinan ini dengan inisiatif dari pegawai pencatat perkawinan maupun merujuk ke instansi yang serupa.

The aim of this research is to understand and analyze about how the implementation of the registration of postnuptial agreement that created in the middle of a marriage, why there are some obstacles in implementing the registration policy, and how to overcome the obstacles. The type of this research is juridical empiric. It was done by field observation to obtain the primary data, whereas it also done by literature research to obtain the secondary data. The data that has been obtained are processed qualitatively and it was presented descriptively. The sampling technique that been used in this research was the method of purposive sampling. This method is determined by the respondents criteria, in which the respondents are involved directly with the object of researcg. Moreover the data also obtained from few interviewees that gives information based on their expertise. Based on the result of the research, author concluded that: first, the registration of postnuptial agreement that created in the middle of a marriage is conducted by the employees of marriage registration office, in which they consist of Department of Population and Civil Registry and Offici of Religious Affair. This registration is not in accordance with the circular letter number 472.2/5876/DUKCAPIL, it is caused by the vacum of law when there's a significant and dynamical change in the society. The registration in the Department of Population and Civil Registry is already in accordance with the circular letter number 472.2/5876/DUKCAPIL, whlist the one in the Office of Religious Affair is accordance with the circular letter number B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017. In both of the institutions there are some obstacles happened, whether it is internal or external of the institutions. These obstacles are resolved by the initiative of the employees or even referring to similar institutions.

Kata Kunci : Perjanjian, Perkawinan, Perjanjian Kawin, Pencatatan