PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN ASAS KEADILAN

DIASTI RASTOSARI, Anugrah Anditya, S.H., M.T.

2018 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak progresif sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan asas keadilan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta wawancara dengan narasumber juga dilakukan dan digunakan sebagai salah satu bahan hukum sekunder. Proses analisis data menggunakan metode kualitatif, dengan menganalisis data-data berupa dokumen, peraturan-peraturan, teori-teori terkait yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Penetapan tarif progresif PKB bagi Wajib Pajak yang memiliki kendaraan pribadi dengan jenis yang sama lebih dari satu, sesuai dengan kebijakan dari pemerintah akan dikenakan tarif yang bersifat progresif. Alasan utama penerapan tarif tersebut adalah demi melaksanakan tertib administrasi kendaraan bermotor agar dapat menekan volume kendaraan baik roda empat dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk melaksanakan tertib administrasi tersebut dilakukan melalui indikator berikut: 1. Memperluas basis penerimaan, 2. Memperkuat proses penerimaan, 3. Melakukan pengawasan, 4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, 5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor dengan kriteria nama, alamat dan jenis kendaraan yang sama dinilai penulis tidak efektif dalam pelaksanaanya dikarenakan di dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2014 tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengenaan pajak progresif sehingga mempunyai celah bagi wajib pajak yang mempunyai kendaraan kedua yang seharusnya dikenakan pajak progresif.

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of progressive tax collection as an effort to increase local revenues in the Special Region of Yogyakarta based on the principle of justice. This research is a kind of normative law research and empirical law research. The data used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection is done by documentation of primary, secondary and tertiary legal materials, and interviews with resource persons are also conducted and used as one of the secondary legal materials. The process of data analysis using qualitative methods, by analyzing the data in the form of documents, regulations, related theories that produce descriptive-analytical data. Determination of progressive tariff of Motor Vehicle Tax for Taxpayers who own private vehicles of the same type more than one, in accordance with the policies of the government shall be subject to progressive tariffs. The main reason for the implementation of the tariff is to implement the orderly administration of motor vehicles in order to suppress the volume of both the four-wheeled vehicle and increase the local revenue (PAD). To implement such an orderly administration is done through the following indicators: 1. Expand the revenue base, 2. Strengthen the admissions process, 3. Conduct supervision, 4. Increase administrative efficiency and reduce collection costs, 5. Increase the capacity of acceptance through better planning. The result of the research shows that the implementation of progressive tax collection of motor vehicles with the same name, address and vehicle criteria is considered to be ineffective in its implementation because in the Provincial Regulation of Yogyakarta Number 3 Year 2011 and Regulation of the Governor Number 32 of 2014 are not explained in detail about the imposition of a progressive tax that has a gap for taxpayers who have a second vehicle that should be subject to progressive tax

Kata Kunci : pajak, pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, pajak progresif/Tax, Local Tax, Vehicle Tax, Progressive Tax