POLA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DALAM PEMANFAATAN INFORMASI GEOSPASIAL (IG) DI PEMERINTAHAN DAERAH

YESI MONIKA MANIK, Heri Sutanta, S.T., M.Sc., Ph.D; Dr. Diyono, S.T., M.T

2018 | Tesis | S2 Teknik Geomatika

Informasi Geospasial dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan serta pengambilan keputusan di lembaga pemerintah. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yang mengamanatkan bahwa pemerintah wajib memfasilitasi pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial untuk memperlancar penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia. Pada Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN), pemerintah daerah merupakan simpul jaringan yang memiliki peran sebagai pengguna dan produsen informasi geospasial. Peran tersebut menjadikan IDS di tingkat daerah memiliki kedetailan data yang memberikan kontribusi terhadap pemanfaatan informasi geospasial melalui berbagi pakai data. Kontribusi dapat semakin ditingkatkan jika para pemangku kepentingan dan peranannya dalam pemanfaatan informasi geospasial dapat diidentifikasi dengan baik. Metode Social Network Analysis (SNA) dapat digunakan untuk menganalisis hubungan para pemangku kepentingan dalam kaitannya terhadap pemanfaatan informasi geospasial. Metode ini menitikberatkan pada bentuk, struktur, dan pola interaksi berdasarkan teori graf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara para pemangku kepentingan pemanfaatan informasi geospasial serta menganalisis tingkat partisipasinya dengan menggunakan metode Social Network Analysis (SNA). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian Pusat Pengembangan IDS Universitas Gadjah Mada tentang indeks kesiapan pembangunan IDS pada tahun 2015 dan indeks kinerja IDS pada tahun 2016. Sebanyak 91 kabupaten dan 19 kota mengisi kuesioner tentang pola hubungan produsen dan pengguna informasi geospasial. Tabulasi kuesioner diolah menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel untuk menghitung indeks setiap aktor pada responden. Hasil rekapitulasi kuesioner dimasukkan ke dalam matriks sosiometri dan disajikan dalam diagram indeks, yang disebut sosiogram, menggunakan perangkat lunak open source UCINET. Sosiogram dianalisis untuk mengetahui derajat sentralitas dan kerapatan sentralitas pada jaringan yang terbentuk. Derajat sentralitas menentukan lembaga yang berperan sebagai produsen data dalam jaringan. Kerapatan sentralitas menentukan lembaga yang berperan sebagai konsumen data. Terdapat 18 lembaga pemerintah daerah dan pusat yang terlibat dalam pertukaran informasi geospasial di daerah. Sejumlah 183 ikatan telah terbentuk dengan persentase umpan balik sebesar 75,96%. Berdasarkan analisis derajat sentralitas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga yang memiliki peran paling penting dalam pemanfaatan informasi geospasial di daerah, ditunjukkan dengan nilai relative centrality sebesar 9,78. Pada sisi produsen dan konsumen, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum merupakan lembaga yang paling tinggi kontribusinya.

Geospatial information can be used in formulating policies and decision-making in government agencies. This is supported by Law No. 4 of 2011 on Geospatial Information which mandates that the government shall facilitate the development of Geospatial Information Infrastructure to facilitate the implementation of geospatial information in Indonesia. In National Spatial Data Infrastructure (IDSN), local government is a network node that has a role as a user and as a producer of geospatial information. This role makes IDS at regional level has detailed data that contributes to the utilization of geospatial information through shared data. Contributions can be further enhanced if the stakeholders and their role in the utilization of geospatial information can be well identified. The Social Network Analysis (SNA) method can be used to analyze the relationships of stakeholders in relation to the utilization of geospatial information. This method focuses on form, structure, and interaction patterns based on graph theory. This study aims to determine the pattern of relationships between stakeholders utilization of geospatial information and analyze the level of participation by using Social Network Analysis (SNA) method. This research employed the data obtained from Universitas Gadjah Mada Centre for SDI Development surveys on SDI readiness and performance conducted in 2015 and 2016. In total, 91 districts and 19 cities responded to the questions on geospatial information producers and users. The tabulation of the questionnaire is processed using Microsoft Excel software to calculate the index of each actor on the respondent. The results of the questionnaire recapitulation were incorporated into the sociometric matrix and presented in the index diagram, called the sociogram, using open source UCINET software. Sosiogram was analyzed to determine the degree of centrality and density of centrality in the tissues formed. The degree of centrality determines the institution that acts as a data producer in the network. The density of centrality determines the institution that acts as a data consumer. There are 18 local and central government agencies involved in the exchange of geospatial information in the regions. A total of 183 bonds have been formed with a feedback percentage of 75.96%. Based on the analysis of the degree of centrality, Badan Perencanaan Daerah is is the most important actor in local government’s geospatial information utilization. Its relative centrality value is 9.78. On the side of producers and users there were two agencies with highest contributions, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah and Dinas Pekerjaan Umum.

Kata Kunci : pemangku kepentingan, informasi geospasial, pola hubungan, pemerintah daerah, social network analysis