Status Negara dalam Anak Perusahaan BUMN dan Akibat Hukum Akta Pendirian atau Penyertaan Modal ke dalam Anak Perusahaan yang dibuat oleh Notaris (Studi kasus PT INKA Persero)

DHENIS PRABOWO SAKTI, Karina Dwi Nugrahati Putri ,S.H., LL.M., M.Dev.Prac. (Adv.)

2018 | Tesis | S2 Kenotariatan

INTISARI Status Negara dalam Anak Perusahaan BUMN dan Akibat Hukum Akta Pendirian atau Penyertaan Modal ke dalam Anak Perusahaan yang dibuat oleh Notaris (Studi kasus PT INKA Persero) Dhenis Prabowo Sakti , Karina Dwi Nugrahati Putri Penelitian Status dan Kedudukan Negara dalam Anak Perusahaan BUMN dan Akibat Hukum Akta Pendirian atau Penyertaan Modal ke dalam Anak Perusahaan yang dibuat oleh Notaris (Studi kasus PT INKA Persero) bertujuan memberikan pemahaman terkait status anak perusahaan PT INKA (Persero) yaitu PT IMS, mengetahui kedudukan negara dalam anak perusahaan PT INKA ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 dan akibat hukum akta pendirian PT IMS yang tata caranya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan empiris sebagai pembanding, yaitu metode pendekatan penelitian untuk dapat mengetahui bagaimana hukum diberlakukan atau diterapkan dalam masyarakat dan mengkaji hukum berdasarkan apa yang terjadi di dalam masyarakat dengan di kaitkan dengan teori yang ada. Data primer di peroleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber, didukung dengan data sekunder yakni penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif denga metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan Anak Perusahaan BUMN PT INKA (Persero) bukan merupakan BUMN karena tidak memenuhi unsur badan usaha yang kekayaan nya berasal langsung dari kekayaan negara, Anak perusahaan BUMN bukan rama keuangan negara dan anak perusahaan BUMN merupakan subjek hukum sendiri yang memilki kekayaan terpisah dari pendirinya. Berdasarkan UU keuangan negara, kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara sehingga memberikan implikasi yuridis dalam pendirian anak perusahaan BUMN yang akta pendirian nya Anak perusahaan BUMN yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan memiliki akibat hukum yaitu batal demi hukum. Kata kunci : BUMN, Perseroan terbatas, Anak Perusahaan

ABSTRACT Status of State in a Subsidiary of State-Owned Enterprise and the Consequence of Law of Establishment or Equity Participation into Subsidiaries made by Notaries (Case study of PT INKA Persero) Dhenis Prabowo Sakti , Karina Dwi Nugrahati Putri Research on the Status and position of Subsidiary of State Owned Enteprise and the consequence of law of the establishment or the Capital participation into it made by Notary aims to provide an understanding of the status of Subsidiary of PT INKA, PT IMS, and also to know the implication of participation of PT INKA into other Company and position of State in the PT IMS reviewed from the desicion of Constitutional Court Number 48/PUU-XI/2013 and 62/PUU-XI/2013. This Research is also to know the legal concequence of the Deed of Establishment made by Notary in accordance to establishment or Capital participation of PT INKA into PT IMS The type of the research was a normative-empirical research. This normative empirical legal research was essentially a merger of a normative legal approach and the addition of various empirical elements. This research was of descriptive i.e. the type of research that aims to present a complete description of the problem. The primer Data was gotten by Interview by interviewees andrespondent. The data analysis in this study was using a qualitative method, i.e. the data obtained from the research were chosen based on quality. Based on the results of research and discussion that has been done by the authors can be concluded State Owned Enterprises Subsidiaries PT INKA is not a State owned enterprises because it does not meet the elements of business entities whose wealth comes directly from state assets. Subsidiary is not a state asset so that in running the company is subject to Act number 40 year 2007 about limited liability company. However, based on the state finance law, State owned Enterprises wealth is a state asset that gives juridical implication in the establishment of a subsidiary of State Owned Enterprises whose deed of establishment of a State Owned Enterprises Subsidiary which is not in accordance with the provisions of law and regulation has legal effect that is null and void. Key Word: State Owned Enterprises, State Owned Enterprises Subsidiaries Limited Liability Company

Kata Kunci : BUMN, Perseroan terbatas, Anak Perusahaan