Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Persetujuan Terhadap Notaris Yang Dipanggil Oleh Penyidik, Penuntut Umum Atau Hakim Untuk Kepentingan Proses Peradilan

AZALIA MEYTI R R, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum

2018 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan menjelaskan latar belakang pemikiran adanya kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemberian persetujuan terhadap Notaris yang dipanggil oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dan mengetahui dan menjelaskan implementasi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemberian persetujuan terhadap Notaris yang dipanggil oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris. Karena penggunaan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data sekunder dan data primer. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan diadakannya kembali kewenangan dalam pemberian persetujuan terhadap Notaris dapat dikatakan sebagai bentuk dari upaya Majelis Kehormatan Notaris dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan jabatannya dan terkait kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta. Jadi, Majelis Kehormatan Notaris berperan melindungi jabatan Notaris, bukan melindungi person Notaris. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa 14 (empat belas) Notaris terhitung dari bulan Januari 2017 sampai bulan Oktober 2017. Hambatan atau kendala seperti terkendala pada waktu, Notaris tersebut lupa membawa dokumen yang diperlukan, dan adanya kebingungan terkait mendampingi Notaris. Upaya Majelis Kehormatan Notaris dalam meningkatkan kinerjanya tidak menghambat Penyidik, Penuntut Umum Atau Hakim dalam melaksanakan tugasnya dan tidak juga melindungi Notaris yang nakal, Menjaga komunikasi antar anggota pengurus, dan melakukan pembinaan.

This research aims to investigate the authority background and the implementation of Honorary Notary Council in giving approval to the Notary who is questioned by investigator, initial investigator, or judge in a court proceeding. This is an applied law research conducted by observing facts and field practice. Based on the research, the writer found that the consideration to engage Notary role is to sustain their dignity and honour in performing their roles and duties to assure the deed's content. In other words, Honorary Notary Council's purpose is to assure Notary's profession, not personally. The Honorary Notary Council has reviewed 14 Notaries from January 2017 until October 2017. Barriers or constraints of Honorary Notary Council are constrained by time, the Notary forgot to bring the required documents, having confusion related to accompanying Notary. The Honorary Notary Council's solutions are increasing their performances, so investigator, initial investigator, and judge are not hampered. Moreover, The Honorary Notary Council not protecting the Notary who is unprincipled, keep internal communication, and build development training.

Kata Kunci : Majelis Kehormatan Notaris, Notaris, Proses Peradilan