PEMBIAYAAN PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KOTA BANDA ACEH
ELLIANUFARA, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M. Sc, Ph.D.; dr. Tri Baskoro T. Satoto, M.Sc, Ph.D.; dr. Lutfan Lazuardi, M.Kes, Ph.D
2018 | Disertasi | S3 Kedokteran UmumLatar Belakang: Menurut World Health Organization(WHO) penyakit Demam Derdarah Dengue (DBD) atau Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) merupakan salah satu penyakit infeksi menular dan mematikan yang masih menjadi masalah di dunia (global issue). Sebanyak 2,5 milyar penduduk dunia berisiko terserang penyakit ini dan diperkirakan terdapat 50 juta kasus dengan rata-rata angka morbiditas mencapai 2,5% setiap tahunnya.Sejak bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2017 jumlah kasus DBD di Kota Banda Aceh sudah mencapai 216 kasus denganInsidens Rate (IR)sebesar 83,1 per 100.000 penduduk dan Case Fatality Rate (CFR)sebesar 0,46%. Untuk menekan peningkatan kasus, Dinas Kesehatan (Dinkes)Kota Banda Aceh beserta jajarannya telah melakukan kegiatankegiatan pengendalian, namun jumlah kasus DBD sulit untuk diturunkan. Oleh sebab itu diperlukan ketersediaan biaya melalui komitmen/kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda)supaya kegiatan program pengendalian penyakit DBD yang dilakukan lebih inovatif dan menjadikannya program prioritas. TujuanPenelitian: Untuk mengetahui hubungan antara pembiayaan, kebijakan Pemda dan kegiatan program pengendalian penyakit DBD dengan jumlah kasus DBDdi Kota Banda Aceh.Untuk mengetahui adanya pengelompokan (clustering) kasus DBD secara pemetaan kewilayahan. Metode Penelitian: Jenis penelitian adalah observasional dengan menggunakan rancangan case-control study. Jumlah sampel sebanyak 76 kasus yang terdata pada empat wilayah puskesmas terpilih (Puskesmas Baiturrahman, Puskesmas Lampulo, Puskesmas Meuraxa dan Puskesmas Ulee Kareng)dengan perbandingan kasus-kontrol sebesar 1:1.Pengambilan kasus berdasarkan puskesmas terpilih dengan jumlah kasus tertinggi, sedang, terendah dankasusyang muncul setiap bulannya selama semester pertama tahun 2017 (Januari - Juni 2017). Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Juli sampaibulan Agutus 2017. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif, analisis bivariat dan multivariat serta analisis spasial. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan, kebijakan Pemda dan kegiatan program pengendalian penyakit DBD berhubungan dengan peningkatan jumlah kasus DBD di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil analisis multivariat dari variabel-variabel tersebut maka variabel yang paling dominan berhubungan dengan peningkatan jumlah kasus DBD di Kota Banda Aceh adalah kebijakan dengan OR = 4,41 (95% CI ; 1,62 - 11,96), nilai p = 0,004. Variabel pembiayaan memilikiOR sebesar2,94 (95% CI ; 1,27 - 6,80) dan nilai p = 0,012 dan kegiatan program dengan OR =4,24 (95% CI; 1,72 - 10,47) dan nilaip = 0,002. Hasil analisis spasial menunjukkan pengelompokan kasus (clustering) individu dengan kasus DBD secara analisis kewilayahan. Kesimpulan: Pembiayaan yang tidak cukup, tidak adanya komitmen/kebijakan Pemerintah Daerah dan kegiatan program yang kurang inovatif berhubungan dengan peningkatan jumlah kasus DBD di Kota Banda Aceh. Tidak adanya kebijakan Pemda merupakan faktor paling dominan berpengaruh terhadap kejadian DBD di Kota Banda Aceh. Ditemukan clusterDBD di salah satu wilayah puskesmas terpilih (Puskesmas Baiturrahman).
Background: According to the World Health Organization (WHO), Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is one of the most contagious and deadly infectious diseases in the world (global issue). A total of 2.5 billion people worldwide are at risk of developing the disease and an estimated 50 million new cases are detected with an average morbidity rate of 2.5% per year. From January to June 2017, the number of DHF cases in Banda Aceh had reached 216 cases with the Incidence Rate (IR) of 83.1/100.000 of population and Case Fatality Rate (CFR) of 0.46%. To suppress the increase in its cases, the Health Office of Banda Aceh and its staff have conducted control activities, but the number of DHF cases is difficult to reduce. Therefore, the availability of cost is greatly needed through commitment/policy of Local Government so that activity of disease control program of DHF can be done more innovatively to make it program priority. Objective: To determine the relation between financing, local government policy and program activity of DHF disease control and the number of dengue fever cases in Banda Aceh City and to determine the clustering of dengue cases in territorial mapping. Methods: This was an observational study using a case-control study design. The number of samples was 76 cases recorded in four selected public health centers/PHC (Baiturrahman, Lampulo, Meuraxa and UleeKareng) with a case-control ratio of 1: 1. Case collection was based on selected PHCs with highest, medium, lowest, and monthly cases during the first half of 2017 (January - June 2017). Data collection was conducted in July - August 2017. Data processing was done descriptively, while data analysis was done with bivariate, multivariate, and spatial analysis. Results: Financing, local government policies and activities of dengue fever control program were associated with an increase in the number of dengue cases in Banda Aceh City. Based on the multivariate analysis of these variables, the most dominant variable associated with increasing the number of dengue cases in Banda Aceh City was policies with an OR of 4.41 (95% CI, 1.62 - 11.96) and a p-value of 0.004. For the other two variables, financing had an OR of 2.94 (95% CI, 1.27 - 6.80) and a p-value of 0.012 while program activities had anOR = 4.24 (95% CI; 1.72 - 10.47) and a p-value of 0.002. The results of spatial analysis indicated the clustering of individuals with dengue cases. Conclusion: Inadequate financing, lack of commitment/local government policies and fewer innovative program activities are associated with an increase in the number of dengue fever cases in Banda Aceh City. The absence of the local government policy is the most dominant factor affecting the incidence of DHF in Banda Aceh City. DHF cluster is found in one of the selected PHCs (Baiturrahman).
Kata Kunci : Pembiayaan, program pengendalian penyakitDBD, spasial, case-control study, Financing, DHF control program, spatial, case-control study