IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS KEPADA KLIEN DI KOTA KUPANG DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN JABATAN NOTARIS

CAROLINE KASEMETAN, Dr. Harry Purwanto, S.H.,M.Hum

2018 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan memberikan kesimpulan mengenai implementasi kewenangan penyuluhan hukum oleh Notaris kepada klien di Kota Kupang dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris dan akibat hukum yang timbul apabila Notaris tidak memberikan penyuluhan hukum terhadap akta yang dibuat. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris, dimana data yang dipergunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh berdasarkan wawancara dengan responden dan narasumber, dengan menggunakan pedoman wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa (1) implementasi kewenangan penyuluhan hukum oleh Notaris kepada klien di Kota Kupang dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris sudah dijalankan walaupun belum maksimal. Pelaksanaan penyuluhan hukum belum dapat dijalankan dengan maksimal dikarenakan kendala waktu dari para pihak ataupun dari pihak Notaris, kehendak dari para pihak yang tidak ingin mendapat penyuluhan hukum terkait akta yang dibuat ataupun dari pihak Notaris yang terkadang tidak ada di kantornya ketika para pihak ingin berkonsultasi terkait pembuatan akta. (2) UUJN, UUJNP dan kode etik Notaris tidak mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang tidak memberikan penyuluhan hukum. Akta yang sudah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku namun tidak diikuti dengan pemberian penyuluhan hukum pada saat proses pembuatan akta dan terjadi masalah dikemudian hari, pihak yang merasa dirugikan harus dapat membuktikan kerugian yang diderita terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dari Notaris, jika berhasil dibuktikan maka akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta bawah tangan dan Notaris dapat dituntut ganti.

This research aims to discover, analyze, and provide conclusions regarding the implementation of the Authority's legal counselling by the notary to the client in the city of Kupang in the performance of duties and the office of the notary and legal consequences that arise when The notary does not provide legal counselling against the deed is made. Research conducted is empirical legal research, where data that is used consists of primary and secondary data. The primary data were obtained based on interviews with respondents and interviewees, using the guidelines of the interview. While secondary data obtained from research libraries are sourced on primary law, secondary, and tertiary. Overall the data obtained were analyzed qualitatively and presented in the form of descriptive analytic. Based on the results of the study, pointed out that (1) the implementation of the Authority's legal counselling by the notary to the client in the city of Kupang in the performance of duties and the Office of notary public is already running though the maximum yet. The implementation of the extension of the law have yet to be started with a maximum due to the time constraints of the parties or of the notary, the will of the parties that do not want to get legal counselling related deed made or of notary public Sometimes there is not in his Office when the parties want to consult associated certificate creation. (2) UUJN, UUJNP and code of ethics of the notary does not control regarding sanctions that can be given to a Notary does not provide legal counselling. The deed was made in accordance with the provisions of the applicable law but not followed by the granting of the extension of the law at the time of the making of the deed and the problem occurs in the future, the parties should feel aggrieved can prove losses suffered occur due to negligence or deliberate action of a notary public, if successfully proven then the deed can be relegated into the lower hand and Notarial deed can be prosecuted.

Kata Kunci : Notaris, Implementasi dan Penyuluhan hukum