PERUBAHAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA UNDANG-UNDANG KEISTIMEWAAN

NOORQA ZANIAL AZIZAH, Dr. Suripto, M.P.A.

2018 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Tesis ini membahas mengenai perubahan kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pasca Undang-undang Keistimewaan. Perubahan kelembagaan dilihat dari struktur formal Pemerintah Daerah DIY, hubungan antar unit kerja di lingkungan Pemda DIY, hubungan antara Pemerintah Daerah DIY dengan Kasultanan dan Kadipaten, dan struktur anggaran dalam APBD. Latar belakang pemilihan fokus ini diawali dari permasalahan penataan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY sesuai amanat Undang-undang Keistimewaan yang memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif verifikatif dengan mengambil lokasi penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dinarasikan secara jelas permasalahan-permasalahan yang timbul dan proses perubahan kelembagaan yang terjadi untuk menjawab pertanyaan peneltian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang diagendakan sebagai perwujudan kelembagaan yang istimewa dimaknai sebagai kratonisasi birokrasi di permukaan. Nilai yang dibentuk dalam perubahan kelembagaan mengacu pada pemerintah yang memiliki struktur menyerupai kraton, atau seperti apa yang diungkapkan Peters (2000) sebagai upaya mengkarakterisasi lembaga. Kepentingan yang diperjuangkan jelas untuk mempertahankan kekuasaan Gubernur sebagai kepala pemerintah sekaligus raja sehingga perubahan kelembagaan yang diinginkan justru lebih memegang nilai dan kepentingan akan absolutisme raja. Dengan kata lain, perubahan kelembagaan ini bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan Gubernur yang rangkap jabatan dengan memasukkan nilai-nilai kraton dalam birokrasi. Kesimpulan ini memverifikasi pendekatan institusionalisme kesejarahan (Peters, 2000) yang melihat bahwa perubahan kelembagaan sangatlah sulit diwujudkan. Kata kunci: perubahan kelembagaan, pemerintah daerah, keistimewaan Yogyakarta

This study discusses about institutional change of local government of Special Region of Yogyakarta after Law of Specialty. The institutional change is seen through formal structure of local government of Special Region of Yogyakarta, the relationship among working units in local government of Special Region of Yogyakarta, the relationship between the local government of Special Region of Yogyakarta and Kasultanan and Kadipaten, and budget structure in APBD. The background of choosing this focus starts with the problem in institutional arrangement in local government of Special Region of Yogyakarta that should be based on Specialty Law to consider at the form and arrangement of genuine government. This study uses verificative qualitative approach by taking the research locus in local government of Special Region of Yogyakarta. The process of data collecting is done by in-depth interview, observation, and documentation. Then, the collected data is processed and clearly narrated about the problems that raise and institutional change that happens to answer the research question. The findings of the study finds that institutional change institutional change of local government of Special Region of Yogyakarta which is aimed as the representation of the special institution is interpreted as kratonizing the bureaucracy in the surface. The values shaped in institutional change refer to the government who has the structure alike the Kraton, as the Peters (2002) says the changes that are assumed to characterize the institution. It is clear that the interest cultivated is for maintaining the Governor as the head of government and king so that the institutional change aimed to hold the value and interest of the king absolutism. In the other word, this institutional change is for maintaining the power of the Governor in double leadership by institutionalizing the kratonic values in bureaucracy. This conclusion verifies what historical institutionalism (Peters, 2000) sees that institutional is difficult at its best. Keywords: institutional change, local government, specialty of Yogyakarta

Kata Kunci : perubahan kelembagaan, pemerintah daerah, keistimewaan Yogyakarta