ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PENGELOLAAN GENERAL AVIATION TERMINAL OLEH PT EXECUJET INDONESIA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI, BALI (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 13/KPPU-I/2014)

IRFAN SETIAWAN, Karina Dwi Nugrahati Putri, S.H., LL.M., M.Dev.Prac(Adv)

2018 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Beroperasinya general aviation terminal di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali merupakan pionir di Indonesia dimana sebelumnya belum pernah ada general aviation terminal di Indonesia. Proses penunjukan langsung yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) kepada PT. Execujet Indonesia untuk melakukan pengelolaan general aviation terminal dinilai telah melanggar Pasal 17 Undang-Undang anti monopoli oleh KPPU dimana putusan tersebut juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa putusan tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus mencari tahu kesesuaian pengelolaan general aviation terminal oleh PT. Execujet Indonesia terhadap Undang-Undang Penerbangan. Penelitian menggunakan metode normatif dengan menggunakan data sekunder yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dari bahan-bahan hukum, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penunjukan langsung, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pengoperasian general aviation terminal dilihat dari Undang-Undang Penerbangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penunjukan langsung yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) merupakan salah satu hal yang dikecualikan dari UU Anti monopoli karena sesuai dengan ketentuan pengecualian yang terdapat dalam Pasal 50 huruf a, sehingga amar putusan KPPU yang memutuskan bahwa PT. Angkasa Pura I (Persero) telah melanggar Pasal 17 UU anti Monopoli tidak sesuai.

The operation of general aviation terminal in I Gusti Ngurah Rai - Bali is the first time in Indonesia where there has never been any general aviation terminal before. The direct designation process done by PT. Angkasa Pura I (Persero) to Execujet Indonesia to run the general aviation terminal operation is deemed to have breached article 17 in the anti monopoly law by the KPPU verdict where this verdict is also has been strenghtened by the verdict from the supreme court. This research goal is to analyze the KPPU verdict, to see whether it is in accordance with the law that applies, and also to see whether the operation of general aviation terminal by PT. Execujet Indonesia also in accordance with the aviation law. The research method is based on normative research that focusing on library research of legal materials, and to review the regulation related to direct designation, monopoly practice, unhealthy business competition and general aviation terminal operation based on the Aviation Law. The results concluded that the direct designation conducted by PT. Angkasa Pura I (Persero) should be excluded from the anti monopoly act, because it is in accordance with the exemption stipulated in article 50 letter a of the act. In that case, the KPPU verdict that says PT. Angkasa Pura I (Persero) has violated article 17 of the act is invalid.

Kata Kunci : BUMN, Penunjukan Langsung, General Aviation Terminal., State Owned Enterprise, Direct Designation, General Aviation Terminal