PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER TERHADAP INFORMED CONSENT DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT HERMINA BITUNG

Albert J. Bangun, Prof. Dr. Ari Hernawan, SH, M. Hum.

2018 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum dokter dalam informed consent, mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum informed consent dalam perjanjian, dan mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi dokter terhadap pelaksanaan informed consent dalam perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Hermina Bitung. Tujuan lain dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum perjanjian terapeutik pada khususnya. Penelitian ini bersifat normatif dengan data sekunder sebagai sumber data. Data diteliti dengan cara studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, kedudukan hukum dokter dalam informed consent terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pertama implied consent (dianggap diberikan), sehingga kedudukan dokter dengan pasien dalam informed consent menjadi tidak sederajat, dan expressed consent (dinyatakan), sehingga kedudukan dokter pada informed consent sederajat dengan pasien. Kedua Kedudukan hukum informed consent dalam perjanjian adalah sebagai upaya pemenuhan syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata, oleh karena informed consent merupakan bentuk pernyataan dari pasien akan kesepakatan terhadap tindakan kedokteran. Ketiga, Perlindungan hukum bagi dokter terhadap pelaksanaan informed consent dalam perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Hermina Bitung terbagi menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

This study aims to find and analyze the legal status of physicians in informed consent, to know and analyze the legal status of informed consent in the agreement, and to know and analyze the legal protection for doctors on the implementation of informed consent in therapeutic treaties at Hermina Bitung Hospital. Another purpose of this study is expected to contribute to the development of science in the field of law in general and therapeutic treaty law in particular. This research is normative with secondary data as data source. The data were studied by document study. Data were analyzed qualitatively. The results of the analysis are presented descriptively. The result of the research shows, first, the doctor's legal position in informed consent is divided into 2 (two), the first implied consent, so that the doctor's position with the patient in informed consent becomes unequal, and expressed consent, at the same informed consent with the patient. Second The legal status of informed consent in the agreement is an attempt to fulfill the subjective requirement in Article 1320 of the Civil Code, because informed consent is a form of statements from patients on the agreement on medical action. Third, Legal protection for doctors on the implementation of informed consent in therapeutic agreement at Hermina Bitung Hospital is divided into 2 (two), namely protection of preventive law and repressive law protection.

Kata Kunci : Informed Consent, Perjanjian Terapeutik, Perlindungan Hukum., Informed Consent, Therapeutic Agreement, Legal Protection.