Urgensi Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

GAMAL PRASETYA N, Prof Dr. Edward O. S. Hiariej S.H., MHum

2018 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Kejahatan dianggap sebagai suatu serangan terhadap negara dan pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Konsekuensi tersebut diwujudkan dalam bentuk pemidanaan melalui sistem peradilan pidana. Konsep due process model cocok dengan daderstrafrecht yang memberikan penekanan pada pengujian kesalahan dihadapan pengadilan dengan demikian menjadikan pelaku tindak pidana sebagai pusat perhatian. Masyarakat dalam perkembangannya menyadari bahwa model peradilan yang sekarang ini (due process model) sangatlah terlalu memakan waktu, melelahkan, dengan biaya mahal belum lagi dengan anggapan masih terdapat praktek kecurangan didalamnya dan yang lebih menjadi perhatian due process model menekankan kepada pelaku tindak pidana, yang mana dalam hal ini tidak melihat kepentingan korban, keluarga korban dan lingkungan yang secara langsung merasakan kerugian akibat adanya kejahatan. Seiring berjalannya waktu masyarakat yang jenuh dan tidak puas dengan model peradilan yang berlaku merasa harus menempuh upaya alternatif untuk dapat mencari jalan keluar yang adil menurut mereka. Melalui Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power No. 40/43 Tahun 1985 menandakan puncaknya gerakan perlindungan korban yang mana diikuti oleh pembentukan penyelesaian perkara pidana dengan konsep Restorative Justice. Konsep Restorative Justice berkembang sejalan dengan upaya alternatif yang dilakukan oleh masyarakat, hal tersebut dikarenakan sistem peradilan pidana yang berlaku tidak dapat mengakomodir keinginan masyarakat akan pemenuhan keadilan dalam masyarakat.

Crime is considered as an attack on the stage and criminal justice is a logical necessity as a consequence of the existence of a crime. The consequences are manifested in the form of punishment through the criminal justice system. The concept of due process model fits with daderstrafrecht which emphasizes error testing before the courts thereby making the offender criminal act the center of attention. The community in its development recognizes that the current process (due process model) is very time consuming, exhausting, at a high cost, not to mention the fraudulent practice in it and more concern the due process model emphasizes the offender, does not see The interests of the victim, the victim's family and the environment of the criminal losses. Over time, people who are saturated and dissatisfied with the judicial model who now feel have to take alternative efforts to find a fair solution according to them. Through Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power No. 40/43 in 1985, indicating the peak of the victim protection movement which is directed by the form in Alternative Dispute Resolution with a Restorative Justice concept. The Concept Restorative Justice develops in line with alternative efforts made by community, it is because criminal justice system are incapable to accommodate the wishes of community in fulfillment of justice.

Kata Kunci : Due Process Model, Restorative Justice, Pembaruan Hukum Pidana