IMPLIKASI YURIDIS PENOLAKAN PENETAPAN ITSBAT NIKAH TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

NOVI SETYORINI, Hartini, S.H., M.Si

2018 | Tesis | S2 Kenotariatan

INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis penetapan penolakan Itsbat Nikah terhadap hak keperdataan anak pasca putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hal ini sangat menarik untuk dikaji karena Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini menyebabkan implikasi yuridis terhadap hak keperdataan anak, serta hubungan anak dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dan diakui oleh hukum. Sifat Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif yang dilakukan ini dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah Statute Approach atau pendekatan perundang-undangan. Data-data yang sudah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penetapan penolakan Itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon ini ditolak karena tidak memenuhi salah satu rukun maupun syarat perkawinan dalam perkawinan tidak tercatat tersebut. Implikasi yuridis terhadap penolakan penetapan Itsbat nikah terhadap hak keperdataan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tidak tercatat tersebut adalah sebagai anak luar kawin. Hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya dalam hal ini dibatasi, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan saling mewaris. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengatur secara jelas bagaimana hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya, namun dengan mengacu pada Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 ini dapat dijadikan sebagai jawaban dan solusi terbaik bagi semua pihak agar hak-hak keperdataan anak masih bisa terjaga dengan baik.

ABSTRACT This study aims to determine and analyze the juridical implication of the Refusal of Itsbath Marriage towards the right of children civilization of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010. It is very interesting to examine because the Constitutional Court Decree Number 46 / PUU-VIII / 2010 has resulted the juridical implications of the right of children civilization and the relationship between child and biological father who can be proven and recognized by law. The research type of this case is a descriptive research with juridical normative as the research method by applying normative legal research or literature research. Normative legal research is conducted by examining library materials or secondary data. The approach of legal research is the Statute Approach. The data obtained were then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of this study can be concluded that the determination of Refusal of Itsbath Marriage proposed by the applicant was rejected because it does not meet one of the pillars and marital terms in the unrecorded marriage. The juridical implication of denial determination of the Itsbath marriage toward children civilization rights in unrecorded marriage is a child who was born out of wedlock. The civilization relationship between the child and the biological father is then limited, there is no nasab relationship and no mutual inheritance relationship. The decree of the Constitutional Court does not clearly stipulate how the civilization relationship between child and biological father, but by referring the Fatwa of Indonesia Ulama Council (MUI) Number 11 of 2012 can answer and give solution for all parties in order the children civilization rights can still be well maintained.

Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Penolakan Itsbat Nikah, Hak Keperdataan Anak, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010