PERANAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KEBERADAAN BAHASA-BAHASA DI PRANCIS

CARTALYNA NAPITUPULU, Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana, SU., MA.; Prof. Dr. Soepomo Poedjosoedarmo, MA

2018 | Disertasi | S3 Linguistik

Disertasi ini mengangkat Peranan Kebijakan Pemerintah Terhadap keberadaan Bahasa Prancis. Pelestarian keragaman budaya dan bahasa saat ini menarik perhatian para ahli, penulis, politisi, tokoh komunitas bahasa dan pembela HAM (Hak Asasi Manusia). HAM tidak hanya membela kepentingan hidup manusia yang menyangkut kehidupan material, bidang ekonomi dan hukum, tetapi juga menyangkut hak bahasa. Bahasa adalah milik yang patut dilindungi dan dipromosikan karena merupakan identitas budaya. Hilangnya satu bahasa juga berarti hilangnya suatu peradaban karena bahasa tidak hanya merupakan alat komunikasi antar penutur, tetapi merupakan cara pandang masyarakat tentang dunia. Bahasa akan musnah apabila penutur berhenti menggunakannya, oleh karena perlu ada kebijakan yang melindungi keberadaannya. menunjukkan adanya politik dua kaki yang diterapkan pemegang kebijakan di Prancis berkenanaan dengan keberadaan Bahasa-bahasa regional. Hal ini tampak pada pernyataan-pernyataan mereka dalam menyikapi Charte Eropa tentang bahasa-bahasa regional. Analisis pada dimensi tekstual, praktik wacana, dan praktik sosiokultural

This dissertation raises the Language policy on French regional languages. Nowadays linguists, writers, politicians, language communities and Human right activists are interested in Language policy issues. Language rights is not only linguist domain, but also related to human rights. Languages need to be protected and promoted because they are cultural richess, they contain wealth culture and represent human identities. Language should be protected and promoted as a cultural identity. The loss of a language means the disappearance of a civilization because language is not only a means of communication between speakers, but it is about the world view. The language will disappear when the it looses its speakers. Language policy is needed to protect its existence. Analysis is carried on textual dimension, discourse, and sociocultural practice level to see French two leg politics on Europeen Charter on regional and minority languages by analysing debats among politicians written on media.

Kata Kunci : Kebijakan bahasa, politik dua kaki, Charte, sayap kiri, sayap kanan, bahasa regional, konstitusi, Language policy, two legs politics, Charter, left wing, right wing, regional language, constitution