MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI ARENA PERTAUTAN TEKNOKRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Desa Panggungharjo Sewon Bantul)

PAMUJI RAHARJO, Dr. Arie Sujito, M.Si,

2018 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Desa dengan berbagai dinamika yang ada: musyawarah, kebersamaan, kegotong-royongan dengan berbagai adat dan tradisi yang ada, merupakan modal sosial bagi warga desa dalam membangun desa. Penulisan dalam tesis ini berupaya untuk melihat dampak disyahkannya UU Desa No 6 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan desa untuk menyelenggarakan tata keola pemerintahan secara penuh. Bangunan argumentasi dalam penelitian ini dilandasi atas Amanah UU Desa 2014 yang menitik beratkan musyawarah dan partisipasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan desa. Desa yang semula hanya dijadikan obyek pembangunan. Dengan terbitnya UU Desa 2014, masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini sebagian besar diolah dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada: kepala desa, pamong desa, ketua BPD, tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat yang mewakili kelompok wanita tani, wanita pengrajin dan masyarkat desa Panggungharjo. Studi Arstein, yang mengelompokan tiga kelompok besar model partisipasi: Citizen power (kekuasaan warga), Tokenisme (semu), Non – participation, menjadi pedekatan analisis penelitian ini. Dalam penelitian ini terungkap, bahwa partisipasi warga desa dalam menyususn rencana pembangunan mendekati model Citizen power. Model Citizen power, mensyaratkan terjadinya: kemitraan, kewenangan dan kendali warga. Dalam kontek desa Panggungharjo, dua syarat telah terpenuhi yaitu: kemitraan dan kewenangan, namun warga belum memiliki posisi tawar yang penuh sehingga dapat mempengaruhi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan. Dalam hal ini berlangsungnya pembangunan di desa Panggungharjo bukan dikarenakan warga memmiliki posisi tawar yang mempengaruhi aparatur pemerintahan desa dalam membuat kebijakan, namun lebih dikarenakan oleh tingkat kepercayaan warga yang tinggi terhadap sosok kepala desa. Penelitian ini juga menunjukan bahwa dominasi elit desa memiliki peran yang signifikan dalam menyusun rencana pembangunan desa, hal yang demikian sangatlah dimungkinkan karena tingkat pemahaman warga desa tentang partisipasi dan tata kelola pemerintahan desa sangat beragam.

The village with various dynamics: musyawarah (villager discussion), togetherness, gotong royong (cooperativeness) with varieties of custom and tradition, isa social capital for villagers to build the village. This thesis aims to look at the impact of the issuance of Village Act No. 6 of 2014 which authorizes the village administration to conduct a full system of governance. The argument in this study is built based on Villages Act 2014 which emphasizes musyawarah (villager discussion) and participation as part of village governance. Usually a village usually just becomes the object of the government development, with the publication of the 2014 Village Act, the public was given space to participate in determining the direction of development. The data generated in this study was largely compiled from the interviews conducted by the author to: the village head, village officials, chairman of the BPD, public figures and some people who represent groups of women farmers, craftsmen and women of the Panggungharjo village Arstein studies, that classify the three major groups of models of participation: Citizen Power (power of citizens), tokenism (pseudo), Non -participation,becomes the analytical approach in this research. This study revealed that the participation of villagers in the development plan is likely similar with Citizen Power model Citizen Power modelrequires the occurrence of: partnership, authority and control of citizens. In the context of Panggungharjo village, two conditions have been met, namely: partnerships and authority, but residents have not had a full bargaining position so that it can affect any policies made by stakeholders. In this regard the ongoing development in the village Panggungharjois not because the people here have a bargaining position that affects the village government officials in making policy, but more because of the high level of trust that citizens have to the figure of the village head. The study also shows that the village elite domination has a significant role in the village development plans, this thing is possible because of the villagers’ diverse level of understanding regarding on the participation of villagers and village governance.

Kata Kunci : Musyawarah, Teknokrasi, Partisipasi / villager discussion, Technocracy, Participation