DINAMIKA RELASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT (STUDI KASUS: KONFLIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN KOLHUA DI KOTA KUPANG)

ANDREAS PAINLI JALA, Prof.Dr.M.Mohtar Maas'oed,MA

2018 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Pemerintah Kota Kupang berusaha untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Kupang yang mengalami kekurangan air bersih terutama pada musim kemarau. Kebijakan yang diambil ialah dengan cara membangun bendungan. Perencanaan pembangunan bendungan akan dilakukan di Kelurahan Kolhua Kota Kupang, sebagai tempat yang dianggap strategis untuk membangun bendungan. Namun perencanaan pembangunan bendungan Kolhua ini, mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Perencanaan pembangunan sudah diagendakan sejak tahun 2010. Namun hingga saat ini belum terealisasikan. Dinamika relasi antara pemerintah Kota Kupang dan masyarakat Kolhua terus terjadi hingga saat ini. Pemerintah Kota Kupang dari tahun ke tahun berusaha untuk melakukan sosialisasi agar perencanaan pembangunan Kolhua ini segera dilaksanakan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang diantaranya ialah melakukan sosialisasi, membuat aturan, dan berpegang pada aturan dan undang-undang. Sedangkan Warga masyarakat Kolhua melakukan berbagai macam gerakan protes seperti demonstrasi, pendudukan lahan, mencari pihak-pihak yang berkepentingan atau berkoalisi dengan pihak-pihak yang pro dengan warga masyarakat Kolhua dalam hal penolakan perencanaan pembangunan bendungan Kolhua ini. Masalah ini menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Konflik yang berkepanjangan ini akhirnya memunculkan tahapan-tahapan konflik. Pemetaan Konflik juga harus dilakukan agar mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terkait aktor dan pihak-pihak yang berkonflik. Oleh karena itu keduabelah pihak perlu melakukan transformasi konflik agar relasi antar keduanya tetap terjalin demi kepentingan bersama.

Kupang government tried to meet need for water for Kupang people that experienced lack of water particularly in dry season. Policy taken is by constructing dam. According to the plan, the dam will be constructed in Kelurahan Kolhua, Kupang. It was considered as strategic site to construct dam. However, the plan to construct dam was refused by local people. The construction was scheduled since 2010. Till now, the plan has not been executed. Relation of Kupang government and local people was dynamic. Kupang government tried to do dissemination on the program so the plan of dam construction can be executed. Various efforts have been done such as doing dissemination, making regulation and following laws. Meanwhile, Kolhua people did various protest actions such as demonstration, land occupation, looking for stakeholders or make coalition with groups supporting them in refusing the dam construction. The problem resulted in long conflict. It leads to conflict phases. Conflict mapping should be done to obtain entire understanding on actors and parties involving in the conflict. Therefore, both parties, should do conflict transformation so relation between both parties may run well for common interest.

Kata Kunci : plan of Kolhua dam construction, conflict, phases of conflict, conflict mapping