Proses Penyelesaian Konflik Aceh Melalui MoU Helsinki: Keberhasilan Pemerintah Indonesia Membuat GAM Menerima Konsep Self Government

YANITA PRICILIA YANI, Dr. Siti Mutiah Setiawati, M.A

2018 | Tesis | S2 Ilmu Hubungan Internasional

Studi ini menganalisis proses dari keberhasilan usaha Pemerintah Indonesia untuk dapat membuat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menerima otonomi khusus Aceh dalam konsep self-government dan meninggalkan tuntutan self-determination mereka. Tulisan ini berfokus kepada bagaimana Pemerintah Indonesia secara tepat mengatur proses perdamaian melalui diplomasi dan kekuatan militer. Kekuatan militer telah menjadi ujung tombak perjuangan negara untuk menyelesaikan konflik Aceh, namun penggunaannya diikuti dengan meningkatnya isu pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mencegah intervensi internasional terhadap konflik tersebut melalui isu yang pelanggaran HAM, sebuah strategi diplomatik yang lebih luas kemudian digunakan Pemerintah untuk dapat tetap mengerahkan kekuatan militer. Hal ini juga dikarenakan Pemerintah menyadari pentingnya kekuatan militer di Aceh. Penggunaan isu 9/11 dalam berdiplomasi keluar menghasilkan dukungan dari masyarakat internasional untuk Pemerintah agar menggunakan apa pun yang diperlukan supaya dapat menjaga kedaulatan negara. Dukungan ini juga memberikan dampak lebih lanjut, terutama terhadap berkurangnya dukungan internasional terhadap perjuangan GAM. Konflik ini kemudian memasuki fase baru karena pihak Pemerintah memperoleh keunggulan atas GAM dari pengerahan kekuatan militer (yang berjalan bersamaan dengan diplomasi) dalam sebuah operasi militer besar. Meskipun demikian, dorongan untuk mempertahankan kredibilitas negara membuat Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan baru melalui negosiasi, namun tetap mempertahankan kekuatan militer yang koersif sebagai tekanan ke pihak GAM. Terpojoknya posisi GAM membuat mereka tidak mempunyai lagi strategi keluar yang menguntungkan selain menyetujui usulan negosiasi yang diberikan oleh pihak Pemerintah. Strategi lebih lanjut dilakukan oleh Pemerintah dengan mempersiapkan jalan menuju negosiasi yang dapat menguntungkan pihak mereka. Hal ini dimulai dengan mempertahankan kekuatan militer untuk terus mendorong pihak GAM dan menghalangi mereka dari bantuan pasca tsunami yang melanda pantai Aceh. Pemerintah juga mengatur sebuah pertemuan rahasia untuk menawarkan kompensasi ekonomi dan politik bagi para pemimpin GAM. Ini juga diikuti oleh penyusunan prosedur negosiasi serta menunjuk Marthi Ahtisaari dan CMI sebagai mediator untuk negosiasi yang kesemuanya memberi keuntungan lain bagi pihak Pemerintah. Hasilnya bisa ditebak. Konflik tiga dekade ini berakhir saat GAM menyerahkan tuntutan kemerdekaan mereka menjadi penerimaan atas otonomi khusus dalam bentuk self-government dan menandatangani sebuah Memorandum of Understanding.

This study analyses the process of the successful effort of the Government of Indonesia in making Gerakan Aceh Merdeka (GAM) accepting the idea of special otonomy in the form of self-government and drops their demand of self-determination. This writing focuses on how the Government of Indonesia successfully orchestrated the peace process through diplomacy and military forces. As military forces had been the spearhead of the state's struggle to resolve Aceh conflict, the issue of human rights violations also raised. In order to prevent international intervention on the conflict, a broader diplomatic strategy was then being used as the Government also realize the importance of military forces in Aceh. The use of 9/11 issue had successfully gained supports from the international society for the Government to, whatever it takes, maintain the states' sovereignty. This support gave further effects, particularly on the detraction of international supports on GAM's struggle. The conflict then entered a new phase as the Government side gained an advantage by diplomatic covered military superiority over GAM after a huge military operation. Nevertheless, the urge of maintaining states' credibility put the Government of Indonesia into a new approach by raising soft approach by negotiation while maintaining the coercive military power as pressure to the rivalry side. As GAM position was cornered, there were then no possible advantageous exit-strategy other than agreeing the negotiation proposal given by the Government side. Further strategy was done by the Government by preparing the right path to the negotiation. This started by maintaining the military power to keep pushing GAM side and blocked them from any aid as the devastating tsunami struck the Aceh's shore. The Government was also arranging a secret meeting in order to agree economic and political compensation for GAM leaders. This also followed by the development of the negotiation procedure as well as appointing Marthi Ahtisaari and CMI as the mediator for the negotiation which all of them giving another advantages for the state's side. The result was predictable. The three decades of conflict met its end as GAM surrendered their demand of independence into a special autonomy region in the form of self-government and signed the Memorandum of Understanding

Kata Kunci : militer, diplomasi, negosiasi, self-government