Dangkalnya Kewarganegaraan Inklusif: Kasus Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Propinsi DIY

ISNENNINGTYAS Y, Prof. Dr. Purwo Santoso, M.A.

2017 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Studi ini menjelaskan tentang kemandegan gerakan advokasi yang dilakukan oleh kelompok disabilitas dalam mengarusutamakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Gerakan ini bertujuan untuk memperjuangkan dan mewujudkan kewarganegaraan inklusif di Propinsi DIY. Penelitian ini merupakan kajian studi kasus yang menjadikan gerakan advokasi aktivis dan penyandang disabilitas dan atau DPO (disable People Organisation) sebagai objek kajianyang telah berhasil mengusung perda penyandang disabilitas di propinsi DIY pada tahun 2012. Jenis penelitian ini adalah kualitatif interpretatif yang menjadikan data primer berupa hasil wawancara lansung aktivis dan penyandang disabilitas dan data sekunder berupa dokumen, literatur sebagai data penelitian. Dengan menggunakan kerangka pikir strukturasi dari anthony giddens, penelitian ini melihat proses awal mula gerakan, dialog anatara aktivis dan penyandang disabilitas dengan struktur sosial dan negara, implikasi gerakan terhadap transformasi kehidupan sosial di DIY pasca gerakan dan disahkannya Perda. Mengikuti perkembangan gerakan disabilitas tidak terlepas dari situasi politik yang terjadi. Dari tahun ke tahun gerakan disabilitas mulai menampakkan diri. Berbagai aksi dan tuntutan dilakukan untuk dapat meraih persamaan hak di bumi Indonesia. Bukan tidak mungkin bahwa gerakan disabilitas juga nantinya dapat memperjuangkan hak-hak yang selama ini tidak mereka dapatkan. Selama ini eksistensi kelompok disabilitas seperti dinihilkan, pemerintah cenderung menjadikan urusan disabilitas sebagaimana urusan yang dianggap belum penting. Bagi pemerintah urusan disabilitas hanyalah urusan belas kasih, bagaimana pemerintah dapat memberikan bantuan sesuai yang mereka butuhkan. Gerakan disabilitas, sebagai gerakan yang digadang-gadang mampu memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, berusaha sekuat tenaga hadir dan eksis di Indonesia. Berbagai bentuk program aksi dilakukan dalam rangka perbaikan nasib sebagai warga negara Indonesia. Aksi-Aksi dilancarkan terutama advokasi mengenai kebijakan yang dianggap belum ramah terhadap kelompok disabilitas. Mengikuti alur strukturasi Giddens, gerakan disabilitas berkerja sekuat tenaga untuk mengubah strutur. Dalam setiap aksinya yang dicita-citakan gerakan disabilitas adalah agar kewarganegaraan inlusif dapat ditegakkan. Berjuang dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat. Namun Alih-alih memperjuangkan kesetaraan, gerakan disabilitas cenderung terjebak pada model aksi yang justru menjadikan kelompok disabilitas semakin mendapat stigma. Perjuangan yang dilakukan masih bersifat privat, sehingga gerakan disabilitas belum mampu keluar dari kungkungan stigma yang telah mengakar puluhan tahun. Tesis dari studi ini adalah Mandegnya gerakan disabilitas dalam memperjuangkan kewarganegaraan inklusif, hal ini disebabkan karena gerakan disabilitas belum mampu menterjemahkan bentuk dan praktik kekuasaan yang terjadi. Gerakan masih menitik beratkan pada negara sebagai pembuat masalah.

This study explains the stagnation of advocacy movements conducted by disability groups in mainstreaming the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities. This movement aims to fight for and realize inclusive citizenship in the Province of Yogyakarta. This study is a case study that makes activist advocacy movement and disability and or DPO (disable People Organization) as an object of study that has succeeded in bringing the local people with disability in Yogyakarta province in 2012. This type of research is qualitative interpretative that makes primary data direct interviews of activists and persons with disabilities and secondary data in the form of documents, literature as research data. Using the structural thinking framework of Anthony Giddens, this study looks at the initial process of movement, dialogue between activists and persons with disabilities with social and state structures, the implications of movement on the transformation of social life in DIY after the movement and the enactment of local regulations. Following the development of the disability movement cannot be separated from the political situation that occurred. From year to year the movement of disability began to manifest itself. Various actions and demands made to achieve equality of rights in the earth of Indonesia. It is not impossible that the movement of disability will also be able to fight for the rights that they have not got. So far the existence of disability groups such as nullified, the government tends to make the affairs of disability as a matter that is considered not important. For the government the affairs of disability are merely compassionate affairs, how the government can provide the assistance they need. Disability movement, as an action that is able to fight for the rights of people with disabilities was trying hard to exist and exit in Indonesia. Various forms of action programs carried out in order to improve the fate of Indonesian citizens. Actions are waged especially advocacy on policies deemed not to be friendly to disability groups. Following Giddens structural flow, disability movements work hard to change the structure. In every action the aspiration of the disability movement is for inclusive citizenship to be enforced. The movement were sstruggling in every aspect of life in society. But Instead of fighting for equality with policy makers, disability movements tend to get stuck on an action model that actually makes the disability group more stigmatized. The struggle to change the meaning of disability has not been able to penetrate at the level of program implementation. The government is still positioning disability as a pitiful citizen. The struggle is still private, so the movement of disability has not been able to get out of the stigma that has been rooted for decades. The thesis of this study is the stability of the disability movement in the fight for inclusive citizenship; this is because the disability movement has not been able to translate the form and practice of power that occurs. Their movement still focuses on the country as a problem maker.

Kata Kunci : Gerakan Disabilitas, Stigma, strukturasi