Tanggung Jawab Keperdataan Negara atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah
IKA HARDIANTI, Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
2018 | Tesis | S2 Ilmu HukumPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perbuatan pemerintah yang dapat dikualifikasikan atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab negara secara perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Adapun aspek normatif penelitian ini karena menelaah permasalahan yang dikaji berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berlaku dalam hukum perdata. Hasil penelitian ini menghasilkan data sekunder.data tersebut diperoleh dari proses pengumpulan dokumen atau bahan pustaka yang kemudian diuraikan dalam sebuah laporan penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses mengetahui tindakan pemerintah yang seperti apa yang dapat dianggap perbuatan melawan hukum dapat dilihat berdasarkan yurisprudensi dan teori-teori hukum yang ada dengan melihat apakah pemerintah dalam menjalankan tugasnya melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kewajiban hukumnya, ataukah bertentangan dengan kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap diri (orang lain) atau harta orang lain. Negara dalam perspektif hukum perdata adalah sebagai badan hukum publik, sehingga yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum pemerintah adalah negara (sebagai pemegang kekayaan) dan harus memberi ganti kerugian kepada pihak yang mendapat kerugian tersebut.
This study aims to examine and to analyze which actions committed by the government that can be qualified or categorized as unlawful act and to assess the form of state civil liability by such actions. This is a normative study. The normative aspect of this study is to analyze the issues based on doctrine and jurisprudence that applicable in civil law. The results of this study produce secondary data that obtained from the process of collecting documents or library materials which are then described that tend to be a descriptive-qualitative research. The results show that in the process to examine and to analyze government actions that can be considered as unlawful act can be seen based on jurisprudence and existing legal theories by seeing whether the government when performing its duties violate the subjective rights of others, violate its legal obligations, or militate against propriety in society either against the self (others) or the property of others. The State in the perspective of civil law is a public legal entity, so that The State is responsible for unlawful act by the government and should compensate the costs.
Kata Kunci : Tanggung Jawab Negara, Ganti Rugi, Perbuatan Melawan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah