Pembedaan Kewenangan Pembuatan Surat Tanda Bukti Ahli Waris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

SRI MALIANI, R.A.Antari Innaka.T., S.H., M. Hum.

2018 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peraturan mengenai pembuatan surat tanda bukti ahli waris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan menganalisis bagaimana peraturan sebaiknya di masa yang akan datang. Sifat penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperolah data sekunder dan ditunjang dengan penelitian lapangan untuk melengkapi hasil penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa: saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai pembuatan surat tanda bukti ahli waris yang berlaku secara umum, peraturan yang sudah ada hanya mengatur kebutuhan pembuatan surat tanda bukti ahli waris untuk urusan pertanahan, selain itu terdapat pembedaan pejabat yang berwenang dalam pembuatan surat tanda bukti ahli waris. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya diskriminasi karena dilakukan berdasarkan golongan penduduk. Oleh karena itu dibutuhkan langkah perbaikan dalam peraturan pembuatan surat tanda bukti ahli waris yang berlaku secara umum dan tidak terdapat unsur pembedaan berdasarkan golongan penduduk, serta menentukan pejabat yang paling berwenang untuk pembuatan surat tanda bukti ahli waris yang berlaku untuk semua golongan.

This research aims to find out and analyze the regulation related to the publishing of certificate of inheritance rights observed through Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination as well as analyzing how the regulation should be in the future. This research was normative juridic, by analyzing literature to acquire secondary data, and was supported by field research to complete the result of the research. Data acquired from this research were then analyzed qualitatively and were presented descriptively. According to the result of the research, researchers conclude that: at the moment, there is no regulation related to the publishing of certificate of inheritance rights which works in general yet; the recent regulation only regulates the publishing of certificate of inheritance rights related to land ownership; in addition, there are distinction of official authorizing for the publishing of certificate of inheritance rights. The distinction shows that there is discrimination since the regulation works differently based on certain groups. Thus, improvements are necessary in the regulation of publishing certificate of inheritance rights which works generally and does not have distinctive factors based on certain groups, as well as determining the highest authority to publish certificate of inheritance rights which works for all.

Kata Kunci : surat tanda bukti ahli waris, Notaris, diskriminasi, penggolongan penduduk