DARI ORANG PARTAI SAMPAI KPU KARIR: STUDI DINAMIKA KEANGGOTAAN BADAN PENYELENGGARA PEMILU DI INDONESIA PASCA ORDE BARU

SUBHAN PURNO AJI, R.B. Abdul Gaffar Karim, S.I.P., M.A.

2017 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Studi ini adalah tentang dinamika keanggotaan Komisi Pemilihan Umum di Indonesia pasca Orde Baru (1999-2014). Tujuannya, untuk menjelaskan kemunculan dan keruntuhan institusi keanggotaan KPU yang muncul dan menjelaskan faktor sebab dan akibatnya. Studi ini mengajukan pertanyaan utama a) Mengapa model keanggotaan KPU partisan runtuh dan hanya bertahan dalam waktu yang singkat (1999-2001) ? dan Faktor-faktor apa sajakah yang membuat KPU non-partisan dapat bertahan (2001-2014). Untuk menjawab pertanyaan tersebut, studi ini menggunakan kerangka berpikir institusionalisme historis dengan memfokuskan diri pada momen-momen kritis yang membentuk patahan historis dan proses pemapanan keanggotaan KPU periode 1999-2014. Studi ini dilatar belakangi oleh studi kepustakaan tentang badan penyelenggara pemilu (BPP) yang relatif tertinggal dari aspek kepemiluan lainnya. Kepustakaan yang ada cenderung abai terhadap konteks struktural dan institusional sehingga cenderung melihat BPP secara legal-formal dan manajerial saja. Memahami BPP sebagai institusi yang tertanam akan dapat memperkaya pemahaman tentang pembentukan dan kinerja BPP dalam menyelenggarakan pemilu. Studi ini menemukan bahwa sejak pemilu reguler menjadi bagian penting dari proses demokratisasi pasca Orde Baru, memunculkan karakteristik keanggotaan KPU yang berbeda. KPU orang partai (1999-2001) muncul sebagai hasil aransemen kelembagaan reformasi. Sayangnya, model ini tidak bertahan lama. Tidak melulu faktor performa dalam penyelenggaraan Pemilu 1999, keruntuhan model ini juga karena efek anti-partai yang mulai muncul sejak awal reformasi dan konsolidasi kekuatan-kekuatan politik pasca-Pemilu 1999 yang melihat KPU �orang partai� memiliki potensi menjadi oposisi. Lalu munculah KPU non-partisan dengan karakteristik yang berbeda-beda, yaitu �KPU Orang Ahli� (2001-2007), �KPU Ormas� (2007-2012) dan sejak 2012 lahir �KPU Karir�. Studi ini ini menemukan bahwa bertahannya KPU non partisan dikondisikan oleh: 1) regulasi formal; 2) stabilitas kompetisi elektoral; dan 3) peran masyarakat sipil. Studi ini berimplikasi secara teoritis bahwa studi administrasi pemilu dapat menjelaskan institusionalisasi kepartaian, dengan demikian terdapat kaitan erat antara institusionalisasi kepartaian dan administrasi pemilu. Implikasi kebijakan dari studi ini adalah semakin pentingnya pengalaman dengan lahirnya KPU Karir, maka perlu ditekankan bahwa rekruitmen haruslah berdasarkan pada jenjang karir komisioner KPU dari bawah (tangga karir KPU).

This study is about the dynamics of the membership of the Elections Commission in Indonesia after the New Order (1999-2014). The purpose, to explain the emergence and collapse of institutions and explain the causes and effect factors. This study raises the main questions a) Why does the partisan model of partisan KPU collapse and sustain only for a short time (1999-2001)? and What are the factors that make non-partisan KPUs able to survive (2001-2014). To answer that question, this study uses historical-institutionalism by focusing on the critical junctures that form the historical fracture and the process of establishing the membership of the 1999-2004 KPU. This study is based on a literature study on election management bodies (EMB�s) which is relatively left behind from other aspects of elections. Existing literature tends to ignore the structural and institutional contexts so tend to look at the EMB�s both legally and managerially. Understanding EMB�s as an "embedded institution" will be able to enrich understanding of EMB�s formation and performance in organizing elections. The study finds that since regular elections have become an important part of the post-New Order democratization process, the characteristics of different KPU memberships have emerged. The partisan KPU (1999-2001) emerged as a result of the institutional reform arrangements. Unfortunately, this model did not last long. Not only is the performance factor in the 1999 election, the collapse of this model is also due to the anti-party reaction that began to emerge from the beginning of reform and consolidation of post-election political forces in 1999 which saw the partisan KPU potentially be an opponent. Then the rise of the non-partisan KPU with different characteristics, namely an expert KPU (2001-2007), mass organization based KPU (2007-2012) and since 2012 was born KPU Career. This study finds that the persistence of non-partisan KPUs is conditioned by: 1) formal regulation; 2) the stability of electoral competitions; and 3) the role of civil society. This study has theoretical implication that the study of electoral administration can explain the party institutionalization, hence there is a close connection between the party institutionalization and electoral administration. The policy implication of this study is the growing importance of experience with the birth of the �KPU Career", it should be emphasized that recruitment should be based on the career ladder of the commissioners from below (the career ladder of the KPU).

Kata Kunci : Election Management Bodies, party institutionalization, KPU Orang Partai, KPU Ormas, KPU Karir