ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGGUNAAN DANA DESA PADA DESA SINAR LUAS KECAMATAN BANGUNREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MUH. ZULVAN DWI H, Dr. Supriyadi M.Sc., CMA., CA., Ak..

2018 | Tesis | S2 Akuntansi

INTISARI Disahkannya UU desa memberikan wewenang kepada desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri. Pada tahun 2017 anggaran yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp 720 juta per desa. Pemerintah pusat perlu melakukan kontrol dan pengawan terhadap dana tersebut untuk menjamin tidak ada kebocan dan kecurangan dalam mengunakannya. Hasil survei yang dilakukan ICQ pada tahun 2016 ada 62 kasus terkait korupsi dana desa yang telah masuk tahap penyidikan dengan total perkiraan kerugian negara sebesar Rp 18 miliar. Salah satu penyebab tingginya angka kecurangan diakibatkan lemahnya sistem pengendalian internal. Peran sistem pengendalian internal sangatlah penting baga pemerintah desa untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalahn untuk menganalisis efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) penggunaan dana desa pada Desa Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Ada 4 partisipan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, dan Lembaga Perwakilan Masyarakat Kampung. Sistem pengendalian internal yang pada Desa Sinar Luas sudah berjalan cukup efektif dengan persentase sebesar 65%. Hal tersebut dikarenakan masih banyak komponen pengendalian yang belum dijalankan seperti pada kemponen lingkuangan pengendalian pemerintah desa belum memiliki aturan terkait dengan etika, sanksi dan disiplin dalam bekerja; komponen penilaian risiko pemerintah desa belum dapat mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dimbul dari penggunaan dana desa; komponen aktivitas pengendalian pemerintah desa belum menjalankan sistem pencatatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan belum dapat mengaplikasikan sistem SIKUDES; komponen informasi dan komunikasi pemerintah desa belum membuat sarana aduan bagi masyarakat; komponen pemantauan dan evaluasi pemerintah desa tidak dapat menindak lanjuti hasil pemeriksaan terkait audit karena tidak ada laporan hasil pemerikasaan yang diberikan oleh Inspektorat.

ABSTRACT The enactment of Law No. 6, 2014 on Villages has given the opportunity for villages to manage their own finances. In 2017 the budget allocated by the central government amounted 720 million rupiahs per village. The central government needs to apply control and monitoring on the fund to ensure that there is no leakage and fraud in its spending. The survey results conducted by ICQ in 2016 show that there are 62 cases of corruption of the village fund already under investigation, with a total loss to the state reaching 18 billion rupiahs. One of the causes of the high number of fraud cases is the weak enforcement of internal control. The role internal control system is essential for rural government to give sufficient assurance in achieving organizational goals. The aim of this research is to analyze the effectiveness of Internal Control System (SPI) on the use of village fund at Sinar Luas village, Bangunrejo district, Central Lampung Regency. This research uses a qualitative approach, the data collection for this research is conducted by means of interview, observation, and documentation. There are 4 participants in this research, namely Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, and Kampong Society Representative Body The internal control system in Sinar Luas village is running sufficiently well with a percentage of 65. This is because many of the components of control in the village government are not yet implemented, such as control environment component, which hast been equipped with regulations on ethics, sanctions, and discipline at work; risk assessment component, which has not been able to identify and analyze risks which arise from the use of the village funds; control activity component, which has not performed records according to specified standards, and has not been able to apply the SIKUDES system; information and communication component, which hasnt provided complaint handling mechanism for the people; monitoring and evaluation component, which has not been able to follow up results of an audit, because no evaluation result reports are given by the inspectorate office. Keywords: internal control system, village funds, village finance

Kata Kunci : sistem pengendalian internal, dana desa, keuangan desa