PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SEBAGAI UPAYA PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DI KOTA YOGYAKARTA

HASLAN, Dr. Djoko Sukisno, SH, CN.

2018 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah, mengetahui kepastian hukum perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah dan mengetahui bentuk penyelundupan hukum yang dapat terjadi pada perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah. Untuk mengetahuai tujuan penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian mengunakan penelitian yang bersifat deskrptif, data-data diperoleh berdasarkan studi keperpustakaan terdiri sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder serta studi lapangan. Setelah memperoleh data secara lengkap, maka dilanjutkan dengan analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber dan kajian pustaka baik peraturan perundang-undangan maupun buku-buku hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan. Pertama, UUPA mencabut Buku II KUHPerdata yang berkaitan dengan tanah sehingga ketentuan ini tidak berlaku, setiap hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah wajib didaftarkan untuk menjamin kepastian hukum . PPJB yang dilakukan pembayaran baik sebagian maupun keseluruhan maka perjanjian ini berlaku ketentuan hukum tanah nasional (UUPA dan PP 24-97), bentuk PPJB dapat berbentuk akta notaris dan akta dibawah tangan. Kedua, kepastian hukum hak atas tanah tertuang dalam Pasal 19 UUPA yang mengatur ketentuan pendaftaran tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah (PP 24/97) sebagai peraturan pelaksana Pasal 19 UUPA disebutkan tujuan pendaftaran tanah yaitu untuk kepastian hukum hak atas tanah, tersedianya informasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, dan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Setiap perjanjian yang berkaitan dengan hak atas tanah tidak boleh bertentangan dengan UUPA dan PP 24/97 sehingga tujuan dari pendaftarn tanah yaitu kepastian hukum tidak tercapai. Akibatnya PPJB tidak dapat memberikan kepastian hukum baik itu berupa kepastian hukum subjek hak atas tanah, kepastian hukum status bidang hak atas tanah dan objek hak atas tanah. Ketiga, bentuk penyelundupan hukum yang dapat terjadi pada PPJB, akibat PPJB tidak tunduk pada ketentuan hukum tanah nasional (UUPA dan PP 24/97) yang mewajibkan setiap hak atas tanah dan setiap peralihan hak atas tanah untuk didaftarkan mengakibatkan PPJB rentang digunakan sebagai alat penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum yang dapat terjadi yaitu penyelundupan pajak, peralihan hak atas tanah yang berulang-ulang, penyelundupan subjek hukum dan penyelundupan kepemilikan hak atas tanah yang melampaui batas. Kata Kunci : PPJB, Kepastian Hukum, Penyelundupan

This writing aims to know the form of binding agreements on the sale and purchase of land rights, knowing the legal certainty of the agreement of binding of the sale and purchase of land rights and knowing the form of legal smuggling which can occur in the agreement of bond sale and purchase of land rights. To know the purpose of the research, the research method used is normative legal research. The nature of the research using a descriptive study, the data obtained based on the study keperpustakaan consist of primary law sources and secondary law sources and field studies. After obtaining the complete data, then followed by the analysis of data obtained from the interviews of resource persons and the study of literature both legislation and law books. Based on the research results can be concluded. Firstly, UUPA revoked Book II of the Civil Code relating to land so that this provision does not apply, every right to land and the transfer of land rights must be registered to ensure legal certainty. PPJB paid in whole or in part, this agreement applies to the provisions of the national land law (UUPA and PP 24-97), the form of PPJB may take the form of notary deed and deed under the hand. Secondly, the legal certainty of the right to land is contained in Article 19 of the UUPA which regulates the registration of land. Government Regulation No. 24/1997 on Land Registration (PP 24/97) as the implementing regulation of Article 19 of the UUPA stated that the purpose of land registration is for legal certainty of land rights, availability of information to interested parties, and the implementation of the orderly administration of land. Any agreement relating to land rights must not conflict with UUPA and PP 24/97 so that the purpose of the land registry is that legal certainty is not reached. Consequently, PPJB can not provide legal certainty either in the form of legal certainty on the subject of land rights, legal certainty of land rights and land rights. Third, the form of legal smuggling which can occur in PPJB, as the PPJB is not subject to the provisions of the national land law (UUPA and PP 24/97) which requires every right to land and any transfer of land rights to be registered resulting in a PPJB range used as a means of smuggling law . Legal smuggling that may occur is tax smuggling, repetitive land rights, smuggling of legal subjects and smuggling of land ownership beyond the limits. Keywords: PPJB, Legal Certainty, Smuggling

Kata Kunci : PPJB, Kepastian Hukum, Penyelundupan