PHILANTHROPY GOVERNANCE DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA: STUDI KASUS PERAN DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

YUSUF CAHYA M, Nur Azizah, S.I.P., M. Sc

2018 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masih menjadi masalah besar di Indonesia. �Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara�, begitulah bunyi Undang- pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa negara adalah penanggungjawab dari kemiskinan yang ada di Indonesia. Negara sering diartikan sebagai pemerintah sebagai aktor tunggal yang berkewajiban menyelesaikan masalah masyarakat. Tetapi jika dilihat lebih lanjut, di era governance saat ini pemerintah hanyalah salah satu aktor yang ada didalam sebuah negara. Pemerintah menjadi �ketua pelaksana� dari hajatan besar pengurangan kemiskinan di masyarakat. Bak gayung bersambut, sekarang ini banyak lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan di masyarakat. Namun sayangnya belum ada tata kelola kerjasama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tersebut. Masing-masing masih berjalan sendiri tanpa ada koordinasi yang baik. Salah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat adalah Dompet Dhuafa Yogyakarta. Penulis berusaha untuk menggali informasi tentang peran-peran Dompet Dhuafa Yogyakarta dalam upaya membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Hal ini penting untuk melihat bagaimana seharusnya kerjasama antar pemerintah dengan LSM berjalan dengan baik. Dompet Dhuafa Yogyakarta bergerak dengan prinsip kedermawanan sosial atau filantropi. Sehingga diperlukan kerja sama pemerintah dengan antar aktor diluar pemerintah yang mengedepankan kedermawanan sosial yang kemudian disebut dengan philanthropy governance. Berdasarkan temuan penulis dalam mengobservasi dan meneliti program-program yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Yogyakarta, peran kunci dari lembaga ini adalah sebagai kolaborator dan katalisator dari konsep philanthropy governance ini. Kolaborator merujuk bagaimana lembaga ini telah berusaha menjadi jembatan penghubung antar aktor. Kemudian katalisator merujuk pada upaya kampanye-kampanye kebaikan melalui program-program yang telah dilaksanakan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan. Selain itu Dompet Dhuafa Yogyakarta juga menjadi aktor penting yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Selama ini Dompet Dhuafa Yogyakarta masih berusaha untuk mengurangi kemiskinan yang bersifat kultural saja. Belum ada program yang dibuat untuk mengadvokasi masyarakat atas beberapa kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat miskin. Program perlawanan terhadap kemiskinan struktural ini menjadi penting dilakukan oleh Dompet Dhuafa Yogyakarta agar perang melawan kemiskinan segera berhasil dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Poverty and economic disparities are still a big problem in Indonesia. "The poor and the abandoned children are maintained by the state", so the sound of Article 34 paragraph 1 of the 1945 Constitution states. In that article it states that the state is responsible for the poverty in Indonesia. The state is often interpreted as the government as a single actor who is obliged to solve community problems. But if viewed further, in the era of governance today the government is just one of the actors that exist within a country. The government becomes the "chief executive" of the great poverty reduction event in the community. Now many non-governmental organizations engaged in the field of empowerment and poverty alleviation in the community. But unfortunately there is no governance cooperation between the government and these institutions. Each is still running alone without any good coordination. One of the non-governmental organizations engaged in community empowerment is Dompet Dhuafa Yogyakarta. The author seeks to explore information about the roles of Dompet Dhuafa Yogyakarta in an effort to help reduce poverty in Indonesia. It is important to see how should the intergovernmental cooperation with NGOs work well. Dompet Dhuafa Yogyakarta moves with the principle of social generosity or philanthropy. So it takes the cooperation of government with the actors outside the government who put forward social generosity which is then called philanthropy governance. Based on the findings of the author in observing and researching programs conducted by Dompet Dhuafa Yogyakarta, the key role of this institution is as a collaborator and catalyst of this philanthropy governance concept. Collaborators refer to how this institution has sought to be a bridge between actors. Then the catalyst refers to the efforts of good campaigns through programs that have been implemented to accelerate poverty reduction. In addition, Dompet Dhuafa Yogyakarta is also an important actor who can increase community participation to help the government in reducing poverty in Indonesia. So far Dompet Dhuafa Yogyakarta is still trying to reduce poverty that is cultural only. No program has been created to advocate for some government policies that are not pro to the poor. This program of resistance against structural poverty is important to be done by Dompet Dhuafa Yogyakarta in order to fight against poverty to succeed and to give prosperity to society.

Kata Kunci : Kemiskinan, Filantropi, Governance