Laporkan Masalah

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Oleh Masyarakat Peduli Api (MPA) di Desa Riding, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (Pendekatan Konstruksi Kebijakan Deliberatif)

LINDA WIGE NINGRUM, Prof.Dr. Ir.San Afri Awang., M.Sc.;Dr. Rohman, S.Hut, M.P.

2018 | Tesis | S2 Ilmu Kehutanan

Kebakaran hutan dan lahan gambut sudah menjadi perhatian global yang hampir tiap tahun terus terjadi. Manajemen kebakaran berbasis masyarakat dan penguatan keorganisasian masyarakat melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sekarang lebih diarahkan untuk kegiatan pengendalian kebakaran daripada usaha pemadaman kebakaran. Hal itu dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan gambut. Namun dilain pihak, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan dan lahan masih belum dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan masyarakat didalamnya sehingga hal itu juga dapat memacu masyarakat melakukan pembakaran hutan dan lahan gambut demi memenuhi kebutuhan mereka. Berdasarkan hal itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut. Mengetahui dan menjelaskan kontestasi kebijakan deliberatif sebagai peluang kontribusi dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang telah berlaku. Merumuskan ulang sebuah konsep kebijakan secara deliberatif dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Riding, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Penelitian menggunakan metode studi kasus. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan FGD (Focus Group Discussion) baik dengan informan dan dengan key informants. Data sekunder diperoleh melalui teknik dokumenter. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa dalam proses perencanaan terhadap pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut belum dilaksanakan dengan mengikuti perspektif kebijakan deliberatif,dimana dalam perspektif tersebut terdapat dialog autentik yang terdapat tiga syarat yaitu adanya partisipan, proses, dan isi dialog. Adanya proses dalam perencanaan tersebut maka memunculkan persepsi yang berbeda terutama antara masyarakat dengan pemerintah dan belum terakomodasinya kepentingan antar stakeholder secara terbuka. Kontestasi perubahan peraturan berada pada beberapa aspek yaitu tentang aspek prinsip pemberdayaan masyarakat, peningkatan pemberdayaan, dan aspek kerjasama kemitraan Dari 3 aspek tersebut merupakan kontruksi kebijakan baru terhadap kebijakan yang ada sehingga kepentingan masyarakat disini dapat dilindungi dan posisi masyarakat agar lebih bisa dihargai, dihormati

Forest and peatlands fires have become a global concern that almost every year continues to happen. Community-based fire management and community organizational strengthening through the Masyarakat Peduli Api (MPA) group are now more geared to fire activities control than fire suppression efforts. This is due to the government's limited ability to control forest and peatland fires. Government policies on forest and peatland management have not been designed to maximize community involvement in it so that it can also encourage people to burn forest and peatlands to meet their needs. Based on that, the purpose of this research is to know the perception of society in controlling of forest and peatlands fires, and to know and explain deliberative policy contribution as an opportunity for community contribution to the prevailing government policy. The third is Reformulate a deliberative policy concept in forest and peatland fire control. This research was conducted in Riding Village, Ogan Komering Ilir, South Sumatera. The method used in the reseach is case study method. The data required in this study includes primary data collected through interview, observation and FGD (Focus Group Discussion) techniques both with informants and key informants. Secondary data obtained through documentary techniques The result of the research is found that in the planning process on the implementation of forest and peatland fire control has not been implemented by following deliberative policy perspective, where in that perspective there is an authentic dialogue which there are three conditions, namely the participants, the process, and the content of the dialogue. The existence of the process in the planning then raises a different perception, especially between the community and the government and has not accommodated the interests of stakeholders openly. The contestation of regulatory changes lies in several aspects, namely the principles of community empowerment, empowerment, and partnership cooperation aspects. These three aspects are the new policy constructs of existing policies so that the interests of the people here can be protected and the community's position to be more respected, respected.

Kata Kunci : Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut, Masyarakat Peduli Api, Dialog Autentik, Konstruksi Kebijakan Deliberatif;Forest and PeatLand Fire Control, Community of forest control, Masyarakat Peduli Api (MPA), Authentic Dialogue, Deliberative Policy.


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.