Ketimpangan Ekonomi di Zona Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

LEFIADHI PREMANA, Dr. Djaka Marwasta, S.Si., M.Si.

2018 | Skripsi | S1 GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN

Fenomena perambatan kota telah memicu munculnya ketimpangan ekonomi. Perubahan fungsi lahan mendorong masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi untuk tinggal menjauh dari pusat kota. Ketimpangan ekonomi dapat diterima apabila kondisi tersebut merupakan hasil kerja keras dari masing-masing individu. Ketimpangan ekonomi menjadi masalah apabila setiap orang tidak mampu memproleh awalan yang sama. Hal ini tercermin dari kurangnya kesempatan masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya. Ketimpangan ekonomi akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan mengekang masyarakat alam jebakan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan mengkarakteristikan ketimpangan ekonomi dan kondisi hunian masyarakat di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data survei sosial ekonomi nasional tahun 2016 untuk satuan rumah tangga. Data dibagi berdasarkan kabupaten/kota dan diklasifikasikan menurut desa kota. Analisis ketimpangan dilakukan dengan perhitungan gini index sedangkan perbandingan kondisi hunian dilakukan secara deskriptif. Data yang digunakan untuk perhitungan gini indeks adalah data pengeluaran rumah tangga. Hasil perhitungan menunjukkan ketimpangan untuk pengeluaran non-pangan lebih tinggi dibanding pengeluaran pangan. Ketimpangan pengeluaran rumah tangga paling tinggi terdapat di wilayah Kota Yogyakarta (0,609) sedangkan ketimpangan yang paling rendah adalah perdesaan Kabupaten Sleman (0,273). Ketimpangan untuk wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding wilayah perdesaan. Hal ini disebabkan kepemilikan lahan yang lebih leluasa di areal perdesaan serta rendahnya aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan. Kondisi hunian lebih bervariasi di wilayah perkotaan, namun kondisi hunian dengan kondisi buruk masih banyak terdapat diareal perdesaan. Kondisi permukiman yang buruk terdapat di wilayah perdesaan, namun dengan presentase yang rendah. Ketimpangan ekonomi pada suatu wilayah pada akhirnya tidak selalu diiringi dengan ketimpangan hunian. Wilayah perkotaan dengan ketimpangan tinggi justru lebih rendah ketimpangan kualitas huniannya. Penyebab dari kondisi tersebut adalah ketersediaan fasilitas dan pelayanan yang memadai di wilayah perkotaan.

The phenomenon of urban sprawl has triggered the emergence of the economic inequality. Changes in land function encourage people with higher economic levels to stay away from central bussines district. Economic inequality can be accepted if the condition is the result of hard work of each individual. Economic inequality are a problem if everyone is unable to obtain the same starting point. This is reflected in the lack of opportunities for the poor to improve their standard of living. Economic imbalances will hamper the rate of economic growth and curb the natural communities of poverty traps. This study aims to characterize the economic imbalances and conditions of community housing in the province of Yogyakarta Special Region. Data used for this research is national socioeconomic survey data of 2016 for household unit. Data is divided by district / city and classified by urban village. Analysis of inequality is done with the calculation of gini index while the comparison of occupancy conditions is done descriptively. The data used for the calculation of index index is the data of household expenditure. The calculations show that inequality for non-food expenditure is higher than food expenditure. The highest inequality of household expenditure is found in the area of Yogyakarta City (0.609) whereas the lowest inequality is rural Sleman (0.273). Inequality for urban areas tends to be higher than in rural areas. This is due to the more flexible land ownership in rural areas and the low economic activity of rural communities. Housing conditions are more varied in urban areas, but conditions of poorer occupancy still exist in rural areas. Poor settlement conditions exist in rural areas, but with a low percentage. Economic inequality in a region in the end are not always accompanied by housing inequality. The urban area with high inequality is actually lower inequality of the quality of its dwelling. The cause of the condition is the availability of adequate facilities and services in urban areas.

Kata Kunci : Ketimpangan ekonomi, Pengeluaran, Kualitas hunian, Gini index, Perbandingan desa kota, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta