JARINGAN ANTARAKTOR DALAM UPAYA MENCAPAI SATU DATA INDONESIA DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

AFINI MAHABAS, Dr. Agus Heruanto Hadna, M. Si

2017 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Membuat suatu kebijakan publik yang tepat sasaran perlu didukung oleh data dan informasi yang berkualitas serta adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dari berbagai pihak. Meskipun telah banyak regulasi pemerintah yang mengatur kegiatan kerjasama dalam melakukan pengelolaan data dengan tujuan menghasilkan data yang akurat, namun keberadaan data dan informasi tersebut tetap sulit didapatkan karena masih adanya ego sektoral di lingkungan pemerintah yang menganggap data dan informasi yang dihasilkan adalah miliknya sendiri (proprietary). Hubungan komunikasi yang bersifat kaku serta dominasi struktural yang hierarki turut menyebabkan data dan informasi sulit didapat atau membutuhkan waktu yang tidak sedikit dalam mendapatkannya. Permasalahan tersebut juga terjadi di dalam lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dalam melakukan pengelolaan data kelautan perikanan sebelum inisiasi Satu Data Kelautan Perikanan diimplementasikan. Satu Data Kelautan Perikanan merupakan kegiatan yang bertujuan mencapai satu standar data, satu metadata baku dan satu portal terkait data kelautan perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan jejaring antaraktor baik yang ada di dalam lingkungan KKP maupun di luar lingkungan KKP dalam menjalankan kegiatan tersebut, serta mengetahui peran dari masing-masing aktor dalam upaya menyelesaikan permasalahan data yang ada di KKP sebelumnya. Penelitian ini menggali lebih dalam karakteristik network seperti collective action, sharing dan interdepedency untuk melihat pola relasi yang terjadi serta mekanisme hubungan kerjasama dan peran aktor dalam hubungan jejaring di KKP. Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu kualitatif deskriptif. Informasi didapatkan dengan melakukan wawancara, observasi dan telaah dokumen. Informan dalam penelitian ini meliputi pihak internal KKP yang tergabung dalam Tim Satu Data Kelautan Perikanan serta pihak Badan Pusat Statistik (BPS) selaku pembina data statistik nasional yang berperan dalam memberikan pembinaan terhadap metode survei data kelautan perikanan, agar dapat terciptanya satu standar sebagai pedoman pengumpulan data. Hasil penelitian menyatakan bahwa relasi network antaraktor kegiatan Satu Data Kelautan Perikanan lebih banyak didorong karena adanya regulasi yang telah terbentuk sebelumnya. Meskipun hal tersebut bersifat kontraproduktif dengan semangat network, namun relasi jejaring antaraktor justru dapat terwujud seperti terciptanya karakteristik network seperti aksi bersama, sharing, dan saling ketergantungan. Hal ini juga didukung oleh faktor kepemimpinan yang kuat di KKP. Perlunya meningkatkan koordinasi dalam berkomunikasi terutama dengan pihak di luar lingkungan KKP, penguatan strategi oleh network manager, serta melakukan reframing terhadap persepsi para aktor terkait tujuan kegiatan Satu Data Kelautan Perikanan, agar hubungan jejaring pada kegiatan tersebut nantinya akan semakin berkembang.

Establishing an appropriate target public policy needs to be supported by quality data and information, good cooperation and coordination from various parties. Although there have been many government regulations governing cooperation activities in performing data management with the aim of producing accurate data, the existence of data and information is still difficult to obtain because there is still a sectoral ego in the government that considers the data and information produced is his own (proprietary). Rigid communication relationships as well as structural dominance of the hierarchy also cause data and information difficult and required a lot of time to be obtain. These problems also occur within the Ministry of Marine Affairs of Fisheries (KKP) in managing marine fisheries data prior to initiation of One Marine and Fishery Data being implemented. One Marine and Fishery Data is an activity that aims to achieve one standard data, one standard metadata and one portal related marine fishery data. This study aims to determine the relationship between interactors both within the environment of the KKP and outside the KKP environment in carrying out these activities, as well as to know the role of each actor in an effort to solve the existing data problem in the previous KKP. This research delves deeper into network characteristics such as collective action, sharing and interdepedency to see patterns of relationships as well as mechanisms of cooperation and role of actors in network relationships in the KKP. The research approach is qualitative descriptive. Information obtained by conducting interviews, observation and document review. The informants in this study included internal KKP incorporated in Tim Satu Data Kelautan Perikanan (One Marine and Fishery Data Team) as well as the Central Bureau of Statistics (BPS) as the national statistical data coach who play a role in providing guidance to the method of marine fisheries data survey, in order to create a standard as a guide of data collection. The result of research stated that network relation between activity factor of One Marine and Fishery Data is driven more because of regulation which has been formed before. Although this is counterproductive in the spirit of the network, interrelated network relationships can be realized, such as the creation of network characteristics such as collective action, sharing, and interdependence. It is also supported by a strong leadership factor in the KKP. The need to improve coordination in communicating especially with parties outside the KKP environment, strengthening strategies by network managers, and reframing perceptions of actors related to the objectives of the One Marine and Fishery Data, so that networking relationships in these activities will grow.

Kata Kunci : jaringan (networking), satu data, collective action, interdepedensi