The Long Road of Negotiations: Implementing Divestment Rule in the Case of Freeport Indonesia

SABRINA NADIA BIROWO, Dr. Poppy S. Winanti, MPP. M.Sc.

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Skripsi ini bertujuan untuk mencari alasan dibalik panjangnya negosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia terkait dengan pengimplementasian regulasi divestasi 51%. Isu ini muncul ketika Presiden Jokowi melakukan pemberlakuan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan divestasi 51% sesuai dengan klausa divestasi dalam Undang Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) 2009. Namun Freeport keberatan dengan ketentuan tersebut dikarenakan Freeport mengacu pada amandemen regulasi yang tertera dalam Memorandum of Understanding 2014 dimana Freeport hanya di wajibkan melakukan divestasi saham sebesar 30%. Hal ini menjadi puzzle di karenakan amandemen tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Minerba sehingga memunculkan perpanjangan-perpanjangan divestasi yang seharusnya sudah terselesaikan pada tahun 2014. Alasan inilah yang menarik perhatian penulis untuk mencari alasan di balik teka teki panjangnya negosiasi divestasi pemerintah dengan Freeport. Skripsi ini menggunakan teori negosiasi dan bargaining power yang di gabungkan dengan Andean Code Analysis untuk menjawab alasan penelitian. Temuan pada skripsi ini menunjukkan bahwa panjangnya negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport dikarenakan lebih luas nya win-set antara pemerintah dengan Freeport yang mengindikasikan lemahnya bargaining position yang cenderung terkena kelonggaran dan pergantian dalam implementasi divestasi 51% dimana hal ini berkontribusi pada dinamika negosiasi. Hal ini diperparah oleh faktor faktor yang menunjukkan rendahnya bargaining power pemerintah yang berbanding terbalik dengan bargaining power Freeport sehingga pemerintah tidak konsisten dalam inisiasi divestasi 51% sesuai dengan UU minerba. Dengan begitu skripsi ini menunjukkan bahwa Multinational Corporations (MNCs) memang memiliki power yang lebih di bandingkan dengan host country terlebih jika MNC tersebut berasal dari negara adidaya dan negara maju.

This thesis aims to find the reasons behind the lengthy duration of the negotiations between the Government of Indonesia and PT. Freeport Indonesia regarding the implementation of the 51% divestment regulation. The issue arose when President Jokowi enacted a Government Regulation that governs the 51% divestment provision in accordance with the divestment clause in the 2009 Minerals and Coal Act (Minerba). However, Freeport objected to the provision because Freeport adheres to the regulatory amendments contained in the 2014 Memorandum of Understanding whereby Freeport is only required to divest 30% of the shares. This becomes a puzzle because the amendments run contrary to the provisions of the Minerba Act, thus bringing up divestment extensions that should have been resolved by 2014. It is this conundrum that attracts the author's attention to seek the rationale behind the riddle that is the government divestment negotiations with Freeport. This thesis uses the theory of negotiation and bargaining power in combination with Andean Code Analysis to answer the reason for this research. The findings of this thesis indicate that the lengthy duration of negotiations between the Indonesian government and Freeport is due to the widening win-set between the government and Freeport, which indicates a weak bargaining position that tends to be subject to leniency and amendments in the 51% divestment implementation, which contributes to the dynamics of the negotiations. This is exacerbated by factors that indicate the low bargaining power of the government that is disproportionate to Freeport's bargaining power, so much so that the government becomes inconsistent in the initiation of 51% divestment in accordance with the Minerba Act. Thus, this thesis shows that Multinational Corporations (MNCs) do have more power compared to the host country, especially if the MNC originates from a superpower and developed country.

Kata Kunci : bisnis, domestik, bargaining power, pemerintah, Indonesia, Amerika, Freeport, UU Minerba, divestasi, MNC, relasi, inconsistency, negosiasi.