ANALISIS HASIL PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH DI KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014

GUGUN MITRA PERDANA, Ir. Prijono Nugroho, MS.P., Ph.D.

2018 | Skripsi | S1 TEKNIK GEODESI

Salah satu Gunung api yang pernah meletus adalah Gunung Merapi. Letusan Gunung berapi berdampak pada kerusakan lahan dan batas-batas bidang tanah. Pada tahun 2014 BPN melakukan upaya penentuan kembali bidang tanah dan penataan batas dengan partisipasi aktif masyarakat. Kegiatan tersebut disebut sebagai Konsolidasi Tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah proses penataan batas dan penggunaan tanah di Kecamatan Cangkringan sudah tepat dikatakan sebagai Konsolidasi Tanah atau tidak. Penelitian ini juga mengevaluasi perubahan bentuk, luas, kepemilikan dan akses jalan yang terjadi akibat proses Konsolidasi Tanah Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan peta bidang rincikan dan peta hasil pemindahan desain Konsolidasi Tanah. Perubahan tersebut adalah bentuk, luas, kepemilikan, dari bidang tanah peserta Konsolidasi Tanah. Perubahan tersebut dianalisa secara visual dengan membandingkan peta sebelum dan sesudah Konsolidasi Tanah. Untuk memperoleh hasil yang lebih teliti, perubahan luas bidang tanah dapat diperoleh dari membandingkan data pelepasan Hak Atas Tanah dan Daftar Penerima Sertifikat Konsolidasi Tanah. Perubahan yang didapat kemudian dibandingkan dengan teori-teori tentang Konsolidasi Tanah Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Konsolidasi Tanah di Kecamatan Cangkrinngan belum memenuhi kriteria-kriteria Konsolidasi Tanah. Oleh karena itu, kegiatan Konsolidasi Tanah di Kecamatan Cangkringan lebih tepat disebut proses rekonstruksi batas.

One of the volcanoes that ever erupted was Mount Merapi. Volcanic eruption causes the destruction of lands and boundaries of plots of lands. In the year 2014 BPN make efforts to redefine land parcels and boundary adjustment with the active participation of the community. These activities are referred to as Land Consolidation. The purpose of this research is to determine whether the process of boundary adjustment and land use in Cangkringan sub-district is reasonable to be called Land Consolidation or not. This research also evaluates changes in shape, extent, ownership and access of the roads that occur due to the Land Consolidation process This research was conducted by comparing the detailed field maps and map result of implementation of Land Consolidation design. The amendment is the form, size, ownership, of the land plots of the Land Consolidation participants. The changes were analyzed visually by comparing the maps before and after the Land Consolidation. To obtain more accurate results, changes in the area of land can be obtained from comparing the data on the Deed of Relinquishment of Rights on Land and the List of Land Consolidation Certificate Recipients. The changes obtained are then compared with the theories of Land Consolidation This research yields the conclusion that Land Consolidation in Cangkringan sub-district has not fulfilled the criteria of Land Consolidation. Therefore, Land Consolidation activities in Cangkringan sub-district is more accurately called the boundary reconstruction process.

Kata Kunci : Konsolidasi Tanah, Cangkringan, Rekonstruksi