TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 99/PK/TUN/2016 TERHADAP PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NO. 660.1/17 TAHUN 2012 BERDASARKAN PERSPEKTIF ASAS - ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

ADITYA NUGRAHA UTAMA, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui dan menganalisis sengketa tata usaha negara di tingkat Mahkamah Agung dengan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 antara Warga Rembang melawan Gubernur Jawa Tengah dan PT. Semen Indonesia dalam upaya hukum Peninjauan Kembali, dengan hasil putusan dibatalkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 yang dilanjutkan dengan Terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/6 Tahun 2017. Perumusan masalah dalam penelitian adalah apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahakamah Agung Nomor 99/PK/TUN/2016 sudah mengakomodir asas - asas umum pemerintahan yang baik dan apa yang mendasari Gubernur Jawa Tengah dalam membuat Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/6 Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif - empiris. Data yang digunakan ialah data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Data - data yang diperoleh didapatkan dari wawancara dengan hakim mahkamah agung dan panitera mahkamah agung. Hasil Penelitian ini adalah bahwa, Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan pertimbangan hukum telah tepat, dengan mendasarkan novum yang telah diajukan penggugat berupa hasil rapat pertemuan antara masyarakat rembang dengan pemerintah provinsi dan cacat hukum pada AMDAL yang dibuktikkan pada persidangan, sehingga harus ditetapkan batalnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/10/2012. Hakim dalam membuat pertimbangan menerapkan asas - asas umum pemerintahan yang baik sebagai alat uji hakim dalam memutus sengketa, asas - asas yang dikenakan adalah asas kepastian hukum, asas penyelenggaraan negara, asas kepentingan hukum, asas keterbukaan, dan asas profesionalitas. Kemudian terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/6 Tahun 2017 telah mendasari hasil dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 99/PK/TUN/ 2016 dan telah dianggap sah dari hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 91/PK/TUN/2017

This study aims to determine and analyze administrative law dispute at the Supreme Court level with the object of dispute is the Decree of Governor of Central Java No. 660.1 / 17 Year 2012 between the citizens of Rembang against the Governor of Central Java and PT. Cement Indonesia in a legal review, with the decision of the cancellation of the Decree of the Governor of Central Java. 660.1 / 17 Year 2012 which continued with the issuance of Central Java Governor Decree No. 660.1 / 6 Year 2017. The formulation of the research is judge's considerations in Supreme Court Decision Number 99 / PK / TUN / 2016 and what underlies the Governor of Central Java in making the Decree of the Governor of Central Java No. 660.1 / 6 Year 2017. This research is a normative - empirical research. The data used are primary data in the form of interviews with resource persons and secondary data with primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The data obtained by interview with Judge of Supreme Court and Clerk of Supreme Court. The result of this study is that, the consideration of the Supreme Court Judge in giving legal consideration has been right, with based on the novum that has been filed by the plaintiff and the legal defect of AMDAL so that the decision of Governor of Central Java Decree No. 660.1 / 10/2012 should be determined. Then the judge is applying the principles of good governance as a judge test tool in deciding dispute, the principles imposed are the principle of legal certainty, the principle of state administration, the principle of legal interest, the principle of openness, and the principle of professionalism. Subsequently, the issuance of the Decree of the Central Java Governor Number 660.1 / 6 of 2017 has underlies the outcome of Supreme Court Decision Number 99 / PK / TUN / 2016 and has been deemed valid from the Decision of the Supreme Court Number 91 / PK / TUN / 2017. The result of this research is that, Judge in making legal considerations in Supreme Court Decision No. 99 / PK / TUN / 2016 against the Decree of Central Java Governor No. 660.1 / 17 of 2012 has complied with applicable regulations and Decree of Governor of Central Java No. 660.1 / 6 of 2017 has considered the jurisprudence of the Supreme Court rulling as a reference.

Kata Kunci : Putusan, Surat Keputusan, Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik