PENETAPAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PRIA HERNA ADI, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2018 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian hukum ini bertujuan untuk memaparkan (deskriptif) dan menjelaskan (eksplikatif) Ratio Legis penetapan profesi Akuntan Publik sebagai salah satu perluasan pihak pelapor dan bentuk sistem pengaturan yang diterapkan terhadap Akuntan Publik dalam melaksanakan kewajiban melaporkan TKM dalam TPPU. Metode penelitian yang digunakan metode normatif empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan sejarah. Originalitas penelitian ini adalah penelitian hukum yang juga menggunakan pendekatan interdisipliner dengan mengkaji profesi Akuntan Publik. Hasil penelitian pertama, Profesi Akuntan Publik masuk ke dalam perluasan pihak pelapor merupakan bagian dari politik kriminal yang diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia. dengan model hibrida, yaitu penggabungan sarana penal dan non penal untuk pencegahan dan pemberantasan TPPU. Penetapan ini secara filosofis sudah sesuai dengan falsafah Negara RI yaitu Pancasila, secara sosiologis dalam proses pembentukan ada benturan dengan para pelaku bisnis jasa audit, dan secara yuridis, berdasarkan wets historische interpretative karena terbatasnya pihak pelapor serta untuk menutup celah hukum, dan dunia internasional mengakui sebagai international the best practice. Berdasarkan rechts historische interpretative merupakan inisiasi dari negara ekonomi maju yang tergabung dalam kelompok G7. Kedua, dalam tataran empiris 4 responden telah mengetahui Akuntan Publik masuk sebagai salah satu perluasan pihak pelapor dalam TPPU (Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2015), 1 responden belum mengetahuinya. Keberadaan Perka PPATK No. 11 Tahun 2016, 1 responden telah mengetahui dan 4 responden lainnya belum mengetahui. Jenis jasa Akuntan Publik sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 5 Tahun 2011 yaitu jasa asurans dan jasa non asurans. Pasal 23 ayat (1) Perka PPATK No. 11 Tahun 2016, mengatur TKM yang wajib dilaporkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya untuk jenis jasa non asurans. Kondisi ini ditafsirkan oleh satu responden yang sudah mengetahui keberadaan aturan a quo bahwa bagi KAP yang hanya memberikan jasa asurans tidak perlu membentuk sub sistem Petugas Pelaporan, akibatnya peran KAP yang menjadi bagian dari rezim AML/CTF menjadi tidak optimal.

This legal research aims to describe and explain the Ratio Legis of the provision of Certified Public Accountants (CPA) as one of extension definition of reporting parties and the form of regulatory system that be applied to CPA in performing obligation to report of Suspicious Financial Transactions in money laundering. The research method used is normative empirical method, which then combined with statute and historical approach as the used approaches. The originality of this research is that this research employs interdisciplinary approach which reviews the CPA. The first research finding implies that the CPA is included into extension definition of reporting parties. It constitutes as a part of criminal policy, conducted by the Government of Republic of Indonesia along with the hybrid model, which is the incorporation of penal and non penal measurements to prevent and combant of money laundering. Philosophically, this stipulation is in accordance with State�s philosophy, Pancasila. Sociologically in the process of lawmaking, there is clash with the business actor on audit services, and in juridical perspective based on the wets historische interpretative because of limited reporting party as well as to the need fulfilling the loopholes, and international community admits that it is the best practice. According to the rechts historische interpretative is one of the initiation from high-income countries who are member of G-7. Secondly, in the empirical level, 4 respondents have known that the CPA entered as one of the extension of reporting parties in money laundering (Art. 3 Government Regulation No. 43/2015), and 1 respondent did not know regarding this matter. Regarding the existence of Chief of PPATK Regulation No. 11/2016, 1 respondent has known and 4 other respondents has not known yet. The types of Registered Public Accounting Firm services under the Art. 3 (1) and (3) of the Law No. 5/2011 are assurance services and non-assurance services. Art. 23 (1) of the Chief of PPATK Regulation No. 11/2016 regulates Suspicious Financial Transactions to be reported by Registered Public Accounting Firms only for non-assurance services. This condition was interpreted by one of respondent who already knows the existence of a quo law that Registered Public Accounting Firms who are only giving assurance services should not create Reporting Officer sub-system, hence the role of Registered Public Accounting Firms who are part of AML/CTF regime, becomes not optimal. Keywords: Money Laundering, Certified Public Accountant, Reporting Parties.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Akuntan Publik, Pihak Pelapor.