Tinjauan Yuridis Peran Kejaksaan Tinggi Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Bagi Perusahaan Yang Menunggak Iuran Bulanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta Ditinjau Dari UU BPJS

ARIS MUNANDAR, Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum.

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini berjudul “Tinjauan Yuridis Peran Kejaksaan Tinggi Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Bagi Perusahaan Yang Menunggak Iuran Bulanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta Ditinjau Dari Undang-Undang BPJS” untuk mengetahui mengenai kedudukan MoU antara Kejati Yogyakarta dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta dalam penegakan hukum terhadap perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan, serta peran Kejati Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum bagi perusahaan yang menunggak iuran bulanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan bersifat normatif-empiris. Dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu data lapangan dan data sekunder yaitu data kepustakaan. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dimana seluruh data dikumpulkan dan disusun secara sistematis, lalu dianalisis oleh penulis untuk memberikan gambaran kedudukan MoU serta peran Kejati Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang menunggak iuran bulanan BPJS Ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, MoU antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta dengan Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengikat karena telah memenuhi ketentuan sebuah perjanjian dan dapat disebut sebagai perjanjian kerjasama, meskipun tidak ada hubungan MoU, Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dapat melakukan penegakan hukum karena telah ada MoU di masing-masing tingkatan kedua lembaga tersebut. Kedua, peran Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dalam penegakan hukum yaitu menerima permohonan penegakan hukum, bertindak sebagai pengacara negara baik di dalam maupun diluar persidangan, melakukan pemanggilan resmi/somasi, Melakukan kunjungan bersama Wasrik, berkoordinasi dengan Wasrik dan menyerahkan hasil penanganan penegakan hukum.

The writing of this law is titled "Judicial Review the Role of High Prosecutor Office of Yogyakarta in Law Enforcement for Delinquent Company Monthly Contributions BPJS Employment Branch Yogyakarta Reviewed From the BPJS Act" to know about position of the MoU between Kejati Yogyakarta with BPJS Employment Branch Yogyakarta in law enforcement against the company delinquent contributions BPJS Employment, as well as the role Kejati Yogyakarta in law enforcement for companies in arrears monthly BPJS Employment Branch Yogyakarta. This research is descriptive by using normative-empirical approach method. Where research conducted to obtain primary data that is field data and secondary data that is library data. This research is analyzed qualitatively in which all data collected and arranged systematically, then analyzed by writer to give description of position of MoU and also role of Kejati Yogyakarta in enforcing law against company in arrears monthly contribution of BPJS Employment. The result of the research shows that firstly, Mou between BPJS Employment of Yogyakarta Branch and Yogyakarta State Attorney is binding because it has fulfilled the provisions of an agreement and can be called as cooperation agreement, although there is no relationship of MoU, High Court of Yogyakarta can do law enforcement because there have been MoU in each, each level of the two institutions. Secondly, the role of the Yogyakarta High Prosecutor's Office in law enforcement is to accept the law enforcement application, to act as a state lawyer both inside and outside the court, conduct Official Call / Conduct, Conduct visits with Wasrik, Coordinate with Wasrik and submit results of handling enforcement law.

Kata Kunci : Peran Kejaksan Tinggi Yogyakarta, Penegakan Hukum, Menunggak Iuran Bulanan BPJS Ketenagakerjaan.