Kesesuaian lokasi dan perizinan perumahan dikabupaten Sleman

Agung Jauhari,

2016 | Tesis |

Sebagian wilayah Kabupaten Sleman direncanakan sebagai pusat pengembangan perdagangan-jasa dan perumahan dalam kerangka Perkotaan Yogyakarta. Peningkatan kebutuhan perumahan memicu permasalahan perumahan khususnya kelengkapan dokumen perizinan dan kesesuaian lokasi perumahan. Penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi kecenderungan perkembangan perumahan; (2) mengklasifikasikan perumahan berdasarkan kelengkapan dokumen perizinan; (3) mengevaluasi kesesuaian lokasi perumahan; serta (4) menyusun usulan kebijakan pengembangan perumahan di Kabupaten Sleman. Metode penelitian survei digunakan dalam penelitian ini dengan obyek kajian yakni lokasi perumahan. Lokasi penelitian folus pada enam desa yang dipilih melalui stratified sampling. Data primer dikumpulkan melalui plotting lokasi perumahan, pengukuran dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari pemerintah daerah, yakni izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT), pengesahan rencana tapak bangunan (siteplan), dan izin mendirikan bangunan (IMB). Perkembangan perumahan dianalisis secara spasial dan temporal menggunakan Hot Spot Analysis Getis-Ord G*. Analisis kelengkapan perizinan dilakukan untuk menyusun klasifikasi kelengkapan perizinan. Analisis kesesuaian dilakukan untuk menilai kesesuaian lokasi perumahan terhadap rencana tata ruang dan kriteria teknis lokasi perumahan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pembangunan perumahan paling banyak terjadi pada periode tahun 2004 – 2009, dan membentuk klaster di sisi utara Perkotaan Yogyakarta. Pada periode tahun 2010-2014 perumahan membentuk klaster Hot Spot di sisi timur laut dan barat laut yang menunjukkan adanya pergeseran klaster perkembangan perumahan; (2) simpangan perumahan yang memiliki permasalahan perizinan (tidak berizin dan berizin tidak lengkap) sebesar 26,51% menunjukkan besarnya permasalahan perizinan di Kabupaten Sleman; (3) penilaian kesesuaian lokasi perumahan menggunakan RTRW kurang tepat karena skala yang kurang detail. Kesesuaian lokasi menurut penggunaan lahan dan aksesibilitas menunjukka banyak perumahan yang di bangun di lokasi yang kurang sesuai. Usulan kebijakan yang diberikan yakni, monitoring perkembangan perumahan, legalisasi, implementasi sanksi, dan peninjauan dokumen tata ruang.

Kata Kunci :