Kajian kinerja Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam rangka implementasi RKL-RPL oleh pemrakarsa : Kasus dikabupaten Kotawaringin Barat provinsi Kalimantan Tengah
Andri Saputra,
2015 | Tesis |Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja monitoring dan evaluasi (monev) Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) berdasarkan persepsi publik. Hasil kajian akan menjadi dasar dalam merumuskan strategi monev RKL-RPL efektif dalam mendorong ketaatan pemrakarsa untuk menjalankan kewajiban lingkungan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Pengumpulan data sekunder dilakukan studi dokumen administrasi dan literatur. Teknik sampling yang digunakan adalah multi interpretasi dan analisis data dilakukan secara induktif dengan metode kategorisasi. Sedangkan untuk validitas data dengan cara triangulasi sumber. Hasil penelitian dengan wawancara mendalam menunjukkan bahwa kinerja BLH dalam monev RKL-RPL sudah berjalan namun belum optimal. Terdapat 12 (dua belas) tema yang merupakan indikator tidak optimalnya kinerja monev BLH meliputi komitmen pemerintah daerah, informasi lembaga publik, transparansi, partisipasi publik, kapasitas pengawas, manajemen monev RKL-RPL, penegakan hukum lingkungan, sarana dan prasarana pendukung monev yang belum memadai. Selain itu, kapasitas pemrakarsa, stigma negatif, sinergi antarbidang, dan terakhir keterbatasan anggaran monev RKL-RPL. Keseluruhan tema ini kemudian menghasilkan hubungan interrelasi yang terangkum dalam enam topik antara lain mekanisme kontrol publik, integrasi monev RKL-RPL, manajemen aparatur, penguatan basis legal, fleksibilitas anggaran dan kemitraan kolaboratif. Adapun faktor-faktor penghambat yang muncul bersumber dari rendahnya dukungan pemerinta akibat intervensi kepentingan politik kepala daerah. Sehingga, perlu ditempuh strategi revitalisasi program monev sebagai salah satu program prioritas daerah yang mendesak dijalankan
Kata Kunci :
