Evaluasi Sistem Pengukuran Kierja (Studi di Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta)
ZEIN, MEIZANTI LISTIYANI (Adv.: Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA.), Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA.
Akuntabilitas terlahir dari adanya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mengamanatkan adanya suatu kewajiban suatu instansi pemerintah untuk berakuntabilitas dan melaporkan kinerjanya kepada pihak yang mewakili hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.
Pendekatan Cetak Biru Kinerja (performance blueprint) dapat digunakan untuk mengukur kualitas indikator kinerja yang disusun dan dilaporkan oleh pemerintah kota Surakarta dengan menggunakan dua tools yakni logic model dan four quadrant analysis. Metode penelitian dilakukan dengan menganalisis data dan mengonfirmasikannya dengan wawancara.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja ytang dilakukan oleh Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah telah sesuai dengan peraturan yang ada pada PermenPAN Nomor 29 Tahun 2010, akan tetapi masih terdapat kurangnya kesusaian informasi yang terdapat pada dokumen perencanaan dan pelaporan, indikator kinerja yang digunakan oleh DBGAD masih terdapat indikator yang tidak sesuai antara dokumen perencanaan hingga dokumen pelaporan. Selain itu indikator kinerja DBGAD masih terletak pada kuadran 3 belum pada kuadran 4.
Accountability is derived from Presidential Instruction No. 7 of 1999 on Government Performance Accountability (AKIP) which mandates the existence of an obligation of a government agency accountable for its performance and report to the parties that represent the right or the authorized one to request for responsibility.
Performance Blueprint approach (performance blueprint) can be used to measure the quality of compiled performance indicators and reported by the city of Yogyakarta by using two tools, which are logic models and four quadrant analysis. The research method is done by analysing the data and confirming it by interview.
These results indicate that the performance measurement conducted by the Department of Regional Building and Assets in accordance with existing regulations on Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reforms Regulation No. 29 of 2010, but still there is a lack of information suitability contained in planning and reporting documents, performance indicators used by DBGAD there are indicators that do not fit between planning and reporting documents. Besides, DBGAD performance indicators still lies in quadrant 3, not quadrant 4 yet.
Kata Kunci : pengukuran kinerja, cetak biru kinerja, model logika, analisis empat kuadran, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, performance measurement, performance blueprint, logic models, four quadrant analysis, government performance accountability re
