Analisis Proses Penyusunan Anggaran Dan Pengalokasian Belanja Berdasarkan Pendekatan Kinerja Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2004

Yuntari Mei (Pemboimbing): Irwan Taufiq Ritongs, S.E., M.Bus, Irwan Taufiq Ritongs, S.E., M.Bus

2005 | Skripsi | S1 Accounting

ANALISIS PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENGALOKASIAN BELANJA BERDASARKAN PENDEKATAN KINERJA

DI KABUPATEN BANTUL TAH1UN ANGGARAN 2004

ABSTRAK

Mei Yuntaril


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan anggaran berdasarkan

pendekatan kinerja di Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2004. Selain itu Penelitian

ini juga bertujuan untuk menganalisis pengalokasian anggaran belanja unit kerja di

Pemerintah Daerah untuk belanja pelayanan publik dan belanja aparatur daerah.

Penelitian ini berupa studi kasus yang akan mengambil obyek analisis berupa

penyusunan anggaran dan pengalokasian belanja berdasarkan pendekatan kinerja di

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantu! untuk Tahun Anggaran 2004. Mengingat luasnya

obyek penelitian dibatasi pada lima sampel unit kerja yaitu Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Bagian Keuangan, Kecamatan Bantul, Dinas Pertanian dan

Kehutanan dan Kantor Humas dan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Arah dan Kebijakan Umum APBD,

Strategi dan Prioritas APBD, Program Kerja Tahunan, Rancangan APBD, Peraturan daerah

APBD, Nota keuangan dan penjabaran APBD. Data tersebut diperoleh dan Bagian

Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Bantul. Data dan masing-masing unit kerja yang menjadi sampel adalah

visi, misi, tugas pokok dan fungsi satuan kerja, Rencana Anggaran Satuan Kerja, Dokumen

Anggaran Satuan Kerja, struktur organisasi pada masing-masing unit kerja dan proses

penyusunan anggaran pada masing-masing unit kerja

Metode penelitian yang yang digunakan adalah studi pustaka dan observasi lapangan

melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan

anggaran di Kabupaten Bantul. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1)

analisis deskriptif kualitatif dan 2) analisis proporsi

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah

melakukan tahap-tahap penyusunan anggaran secara tepat waktu sebagaimana dimaksudkan

dalam Kepmendagri No.29 Tahun 2002. Proses penyusunan anggaran di Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantu' dimulai dengan tahapan penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bantul. Pemerintah Daerah Kabupaten

Bantul menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD berdasarkan hasil penjaringan aspirasi

masyarakat, Rencana Strategis Daerah, dokumen perencanaan daerah dan pokok-pokok

kebijakan keuangan daerah. Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD, Pemerintah

Daerah menyusun Strategi dan Prioritas APBD. Tahap selanjutnya adalah penyusunan

usulan program, kegiatan dan anggaran unit kerja yang dituangkan dalam RASK, untuk

disampaikan kepada Tim Anggaran Eksekutif guna dievaluasi kewajarannya dan ditetapkan

menjadi Rancangan Perda APBD. Selanjutnya Rancangan APBD tersebut disampaikan

kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

Sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD, maka Pemerintah

Daerah menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Penjabaran APBD dan menetapkan

Dokumen Anggaran Satuan Kerja.

1 Mahasiswi Fakultas Ekonomi UGM Jurusan Akuntansi Angkatan 2001

iv

Proses penyusunan anggaran di Kabupaten Bantul telah memenuhi beberapa unsur

penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Kepmendagri No.29 Tahun 2002. Hal tersebut dapat diindikasikan dan tahapan proses

penjaringan aspirasi masyarakat yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

yang dijadikan sebagai salah satu sumber dalam menentukan Arah dan Kebijakan Umum

APBD dan Strategi dan Prioritas APBD. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah

menggunakan indikator kinerja yaitu tolok ukur kinerja dan standar biaya. Selain itu, struktur

APBD Kabupaten Bantul telah mengacu pada Kepmendagri No.29 Tahun 2002 yaitu terdiri

dan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dijadikannya RASK sebagai komponen penting

dalam penyusunan Rancangan APBD juga merupakan indikasi dan penyusunan anggaran

berdasarkan pendekatan kinerja.

Namun demikian masih terdapat sejumlah kelemahan yaitu belum diterapkannya

Standar Analisa Belanja dan Standar Pelayanan Minimal. Kelemahan lainnya berkaitan

dengan belum optimalnya pengisian format RASK.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa untuk pengalokasian belanja pada unit kerja

Bappeda, Bagian Keuangan, Kecamatan Bantul dan Kantor Humas dan Infomasi, tidak

ditemukan adanya salah pengalokasian pada belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan

publik. Analisis proporsi bagian belanja pada keempat unit kerja tersebut juga menunjukkan

bahwa pengalokasian kedua bagian belanja tersebut telah sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi masing-masing unit kerja.

Sedangkan untuk Dinas Pertanian dan Kehutanan, ditemukan satu kegiatan yang

anggaran belanjanya seharusnya dialokasikan pada belanja aparatur daerah, namun justru

dialokasikan pada belanja pelayanan publik. Dari hasil analisis proporsi belanja aparatur

daerah dan belanja pelayanan publik terhadap total belanja dalam DASK menunjukkan

bahwa pengalokasian belanjanya sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja

tersebut, meskipun dalam prosentase yang lebih kecil dibandingkan jika tidak terjadi

kesalahan pengalokasian tersebut.

Kata Kunci : Anggaran, Sektor Publik, Penyusunan Anggaran