Evaluasi Proses Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Studi Pada Pemerintah Kabupaten Blora
Yunanto, Danang Suryo (Adv.: Slamet PH, Prof,. MA., MLHR., Ma.,Ph.D), Slamet PH, Prof,. MA., MLHR., Ma.,Ph.D
Perubahan paradigma pemerintahan telah memberikan dampak yang besar bagi pemerintah daerah berupa pemberian hak otonomi daerah. Sebagai konsekuensi dari konsep pelaksanaan otonomi daerah terjadi penyerahan kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Maka dengan demikian segala hal meliputi penganggaran dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan harus diatur, ditetapkan dan dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah. Tindak lanjut dari penganggaran dan pengelolaan keuangan pada pemerintahan daerah dituangkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mengingat kedudukan APBD yang sangat penting untuk berjalannya roda pemerintahan, maka seharusnya APBD harus dapat ditetapkan dan disetujui bersama secara tepat waktu sebelum tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Namun pada kenyataannya banyak pemerintah daerah yang selalu mengalami keterlambatan penetapan APBD, salah satunya adalah Kab. Blora yang selalu terlambat dalam menetapkan APBD selama 13 tahun anggara.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penyusunan APBD di Kab. Blora dan menganalisis permasalahan yang menjadikan Kab. Blora selalu menetapkan APBD terlambat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus yang dilakukan pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dengan informan dipilih dari para pelaku penyusun APBD secara langsung dengan mempertimbangkan kompetensinya. Selanjutnya data hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan tehnik Miles dan Hubberman.
Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa APBD Kab. Blora secara tahapan dan prosesnya telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun terjadi ketidaktaatan pada pelaksanaanya. Permasalahan keterlambatan terjadi pada proses rancangan KUA-PPAS. Adapun yang menjadi penyebab rancangan KUA-PPAS tidak kunjung disepakati adalah dikarenakan faktor dominasi pimpinan, hubungan Bupati dan Ketua DPRD, Konflik kepentingan, Lemahnya TAPD dan Sanksi yang kurang tegas. Selain itu esistensi isomorfisma koersif hanya terjadi pada pihak eksekutif Lebih lanjut bila dikaitkan dengan teori keagenan maka terjadi konflik kepentingan dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif yang berdampak pada keterlambatan penetapan APBD.
Governance paradigm change has a big impact for the local government for the provision of local autonomy rights. As a consequence of the concept of decentralization occurred wider handover of authority from the central government to local governments. It is thus all things includes budgeting and financial management of local governments that are part of government affairs should be organized, established and managed independently by local governments. Follow-up of budgeting and financial management in local government outlined in the APBD. Given the budget position that is critical to the passage of the wheels of government, then it should budget should be formulated and agreed upon in a timely manner before December 31 of the previous budget year. But in fact, many local governments are always delayed the establishment of the budget, one of which is District. Blora are always late in setting the budget for fiscal year 13.
This study aimed to describe the budget process in the district. Blora and analyze the problems that make Kab. Blora always set the budget too late. This study uses qualitative case study carried out in the Local Government environment Blora with informants selected from the actors making up the budget directly by considering their competence. Furthermore, interview data were analyzed using the techniques Miles and Hubberman.
The results obtained illustrate that the budget district Blora in stages and processes have been prepared in accordance with the applicable regulations, but there disobedience on its implementation. Problems delay occurs in the design process KUA-PPAS. As for the cause of the draft KUA-PPAS not being agreed upon is due to the dominance factor leaders, the relationship Regent and Chairman of the Parliament, conflicts of interest, Weak TAPD and less strict sanctions. Besides the existence of coercive isomorphism occurs only in the executive branch. Furthermore, when associated with agency theory, the conflict of interest in an agency relationship between the executive and legislative delays have an impact on the determination of the budget.
Kata Kunci : budget, budget delays, coercive isomorphism theory, agency theory, APBD, keterlambatan APBD, teori isomorfisma koersif, teori keagenan.
