Evaluasi sistem pengendalian kas: studi kasus pada kelurahan se-kodya Jakarta Selatan
Yulita, Bilma (Adv.: Dr. Sony Warsono, MAFIS.,Ak), Dr. Sony Warsono, MAFIS.,Ak
Visi Jakarta yaitu "Mewujudkan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang Sejajar dengan Kota-kota Besar Negara Maju, dihuni oleh masyarakat yang sejahtera dan berbudayadalam lingkungan kehidupan yang berkelanjutan". Salah satu upaya pencapaian visi tersebut adalah pelaksanaan prinsip good governance yang diiringi dengan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sangat tinggi, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Kelurahan memiliki keterbatasan jumlah sumber daya manusia sehingga tidak dilaksanakan pemisahan fungsi pada pengelolaan keuangan. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengendalian kas. Selanjutnya pertanyaan mengenai bagaimana penerapan prosedur pengendalian kas yang telah dilaksanakan selama ini dan bagaimana prosedur pengendalian kas yang seharusnya diterapkan mengingat risiko pengendalian yang tinggi sebagai akibat dari tidak adanya pemisahan fungsi akan dijawab pada penulisan ini berdasarkan analisis dari data-data yang diperoleh melalui wawancara pada para PKC. Maka, melalui evaluasi sistem pengendalian kas, khususnya prosedur pengeluaran kas pada kelurahan se-Kotamadya Jakarta Selatan diketahui bahwa prinsip-prinsip pengendalian kas yaitu pemisahan tugas, penyetoran ke bank, pemeriksaan mendadak, dan penggunaan cek belum dilaksanakan. Maka, berdasarkan lima komponen pengendalian intern dapat dilihat bahwa (a) lingkungan pengendalian tidak memadai, karena pemberian wewenang dan tanggung jawab serta kebijakan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan belum dilaksanakan, terutama komitmen pada pelaksanaan pemisahan fungsi, (b) penaksiran risiko belum sepenuhnya disadari oleh pelaksana maupun pengawas, (c) aktivitas pengendalian memiliki kelemahan, karena kebijakan yang membantu menjamin araham manajemen tidak dilaksanakan, (d) informasi dan komunikasi di lingkungan kelurahan belum dilaksanakan secara memadai karena kurangnya informasi dari PASK, PARC sehingga PKC tidak dapat melakukan pencatatan dengan benar, (e) Pemantauan atasan langsung oleh PASK pada PKC tidak efektif, karena dapat menimbulkan penilaian yang subyektif. Pemeriksaan mendadak tidak pernah dilakukan dan evaluasi kinerja bukan berdasarkan hasil kegiatan melainkan hanya berdasarkan besarnya nilai penyerapan. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa dengan pelaksanaan pengelolaan anggaran seperti tersebut di atas, maka tujuan pengendalian intern tidak akan tercapai dan besarnya risiko penyimpangan yang mung kin dilakukan. Serdasarkan hasil evaluasi pengendalian kas maka untuk mencapai tujuan pengendalian internal disarankan beberapa hal yaitu : (a) melaksanakan pemisahan tugas secara konsekuen, (b) melakukan proses penarikan dana dari bank sesuai kebutuhan untuk meminimalkan risiko penyimpangan, (c) melaksanakan pemeriksaan mendadak dan evaluasi kinerja berdasarkan hasil kegiatan, (d) melakukan pembayaran dengan cek.
Kata Kunci : pengendalia internal, pengendalian kas, pengelolaan keuangan
