DESENTRALISASI FISKAL DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN BELANJA PEMBANGUNAN DI LINGKUP PROPINSI BALI

Yudani, Ni Nengah, Dr. Wihana Kirana Jaya M.Soc.Sc

2008 | Tesis | S2 Magister Accountancy

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia dilakukan sebagai salah satu langkah dalam memberikan otonomi yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah. Penerapan desentralisasi dalam bentuk perimbangan keuangan ini diharapkan mampu mewujudkan kemandirian daerah terutama dalam bidang penerimaan dan pengeluaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh komponen-komponen desentralisasi fiskal yaitu dana perimbangan, lain-lain pendapatan terhadap pendapatan asli daerah dan pengaruh dana perimbangan, lain-lain pendapatan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja pembangunan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa realisasi APBD yaitu dana perimbangan, lain-lain pendapatan, pendapatan asli daerah dan belanja pembangunan dari kabupaten/kota yang ada di lingkup Propinsi Bali. Pertimbangannya adalah karena kabupaten/kota yang ada di lingkup Propinsi Bali memiliki sumber daya alam yang terbatas jika dibandingkan dengan daerah lain. Keterbatasan ini memaksa kabupaten/kota di lingkup propinsi Bali untuk menggali sumber pendapatan asli daerahnya yang akan digunakan untuk membiayai belanja daerahnya agar pelayanan publik tetap dapat dilakukan secara optimal. Sumber data utama berasal dari Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan publikasi Biro Pusat Statistik. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan regresi model panel dengan metode fixed effect.

Sebagai hasilnya penelitian ini berhasil mendukung adanya pengaruh positif pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui komponen dana perimbangan terhadap pendapatan asli daerah tetapi tidak dengan komponen lain-lain pendapatan. Terhadap belanja pembangunan hanya komponen pendapatan asli daerah yang berpengaruh positif terhadap belanja pembangunan, sementara dana perimbangan dan lain-lain pendapatan tidak. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketergantungan sumber penerimaan dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan untuk kabupaten/kota yang ada di lingkup propinsi Bali.

Implementation of fiscal decentralization in Indonesia has been done as one way to give wider real and responsible autonomy to local government. Application of decentralization in form of financial balance is expected to be able to realize local autonomy, particularly in income and expenditure sides. The objective of this research was to investigate influence of fiscal decentralization components, including transfers and other revenues on own revenues and influence of transfers, other revenues and own revenues on development expenditures.

This research used secondary data of the realized regional budget consisting of transfers, other revenues, own revenues and development expenditures that was obtained from regencies/municipalities in Bali Province. The selection is based on consideration that regencies/municipalities in Bali Province have limited natural resources compared with other regions. The limitation force regencies/municipalities in Bali Province to explore source of actual regional balance that will be used to finance its local expenditure in order to keep public service run optimally. The main data source was from Ministry of Finance, the Supreme Audit Agency and publications of the Central Bureau of Statistics. It used descriptive statistic analysis and panel model regression with fixed effect method.

Results of the research supported positive influence of implementation of fiscal decentralization through component of transfers on own revenues but not with other revenues component. For development expenditure, only own revenues has positive influence on development expenditure, while transfers and other revenues has not. It indicated that there was dependence on receipt from central government through transfers in regencies/municipalities in Bali Province.

Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pembangunan