SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGELUARAN KAS DAERAH (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPAT, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DPPKA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
WIRANINDA, KARTIKA RIA (Adv.: Revrisond Baswir, Dr., M.B.A.), Revrisond Baswir, Dr., M.B.A.
Sebuah aktivitas dari rangkaian pengelolaan kas yaitu pengeluaran kas, sangat rawan terhadap praktek-praktek kecurangan, penyelewengan, serta kekeliruan dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi. Oleh karena itu, agar pengelolaan kas berjalan dengan baik, diperlukan penerapan pengendalian intern yang kuat pula pada pengeluaran kas. Penelitian ini bertujuan untuk mengenali sistem pengendalian intern pengeluaran kas daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DPPKA DIY) dan untuk mengetahui apakah pelaksanaannya sudah berjalan efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan sistem pengendalian intern pengeluaran kas daerah pada DPPKA DIY melalui metode wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian membandingkannya dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pengeluaran kas di DPPKA DIY sudah memadai. Pada dasarnya komponen pengendalian intern yang diterapkan di DPPKA DIY telah sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. Akan tetapi masih ada kekurangan yang harus mendapat perhatian yaitu masih belum optimalnya peran Inspektorat Provinsi DIY untuk mengawasi kendala berkaitan pengeluaran kas daerah yang dihadapi DPPKA DIY. Selain itu juga ada permasalahan berupa bocornya informasi rencana pemberian dana dari pemerintah pusat kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebelum sampai pada DPPKA DIY.
Cash Payment is an activity of cash management set, which is very prone to fraud practices, manipulation, and error in recording transaction. In order to create a good cash management practice, it is required a strong internal control on cash payment activities. The present study intend to identify how internal cash payment has performed by Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DPPKA DIY) and to find out whether those internal cash payment has effectively and efficiently implemented. The purpose of this study is to describe the implementation of internal control system on cash payment in DPPKA DIY conducted using interview method, documentation and literature study then comparing those field data with the relevan theory and legitimate regulation.
The result shows that implementation of internal control system on cash payment in DPPKA DIY has been adequate and in line with Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. However, there are some problems on the implementation of internal control system on cash payment in DPPKA DIY, such as lack of control by Inspektorat Provinsi DIY and leaks of information from central goverment funding to Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), even before reach DPPKA DIY.
Kata Kunci : Pengendalian Internal, Pengeluaran Kas Daerah, DPPKA DIY, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Internal Control, Region Cash Payment.
