Evaluasi Perlakuan Akuntansi dan Prosedur Penghapusan Dana Bergulir pada Pemerintah Kabupaten Klaten
Warsito Jati (Adv.: Eko Suwardi,Ph.D.,M.Sc.,Ak.,C.M.A.), Eko Suwardi,Ph.D.,M.Sc.,Ak.,C.M.A.
Saat ini terdapat persepsi yang beragam tentang pinjaman dana bergulir di pemerintah daerah. Akibat dari kesalahan persepsi ini, banyak pemerintah daerah yang salah dalam mendefinisikan dana bergulir. Sehingga pinjaman tersebut secara akuntansi diperlakukan secara tidak tepat dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Permasalahan lain dalam pengelolaan dana bergulir adalah Sebagian besar dana pinjaman tersebut dalam kondisi macet dan sebagian diperlukan penghapusan berupa hapus buku. Prosedur penghapusan yang tepat dapat dilakukan jika terlebih dahulu perlakuan akuntansinya disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi dana bergulir dan prosedur penghapusbukuannya di Kabupaten Klaten. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan data dokumen dan wawancara di DPPKAD, Disperindagkop UMKM, dan Dinas Pertanian
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi dana bergulir di Kabupaten Klaten tidak sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pinjaman yang digulirkan tidak memenuhi karakteristik untuk dicatat dan diperlakukan sebagai dana bergulir dalam akun investasi nonpermanen. Selain itu, terdapat tiga faktor yang menghambat proses penghapusbukuan piutang dana bergulir yaitu pemahaman, komitmen, dan ketiadaan peraturan teknis mengenai prosedur penghapusan piutang dana bergulir.
Currently there are mixed perceptions about the revolving fund loans in local government. As a result of this misperception, many local governments are wrong in defining the revolving fund. Eventually these loans are accounting treated inappropriately and not in accordance with Government Accounting Standards (SAP). Another problem in the management of the revolving fund is Most loan are in bad debts condition and required to be write-off. The write-off procedure can be done if the first accounting treatment tailored to the Government Accounting Standards.
This study aimed to evaluate the accounting treatment and write off procedures of revolving fund in the district of Klaten. The approach used in this study is a qualitative approach using data from documents and interviews in DPPKAD, Disperindagkop UMKM, Dinas Pertanian.
Results showed that the accounting treatment of revolving funds in Klaten district is not fully in accordance with Government Accounting Standards. Loans initiated not meet the characteristics to be recorded and treated as a revolving fund in a non-permanent investment account. In addition, there are three factors that inhibit the process of write-off of revolving fund accounts receivable that is the understanding, commitment, and the absence of technical regulations regarding write-off procedures of revolving fund receivables.
Kata Kunci : accounting treatment, the definition of a revolving fund, non-permanent investments, receivables, write-off, Perlakuan akuntansi, definisi dana bergulir, investasi nonpermanen, penghapusan piutang, hapus buku.
