Analisis Desentralisasi Fiskal Menuju Pelaksanaan Otonomi Daerah Studi Kasus Daerah Kabupaten Gunung Kidul
WAHYUNINGTYAS, E. KURNIA DEWI (Adv.: Wahyu Widayat, Drs., M.Ec.), Wahyu Widayat, Drs., M.Ec.
Dalam rangka mencapai tujuan negara, maka pembangunan di segala bidang harus dilaksanakan . Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan. Salah satu hal yang menjadi pendorong segera dilaksanakannya otonomi daerah adalah adanya kecenderungan munculnya gerakan disintegrasi. Hal ini merupakan refleksi dari ketidakpuasan daerah terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bemegara yang telah dilaksanakan selama ini. Salah satunya yaitu ketidak adilan dalam pembagian dana pembangunan antar daerah atau lebih dikenal dengan istilah hubungan keuangan pusat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu : pertama untuk mengevaluasi hubungan fiskal antara pusat dan daerah Kabupaten Gunung Kidul, ke dua untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal, ke tiga untuk mengetahui perkembangan posisi fiskal dan ke empat untuk memperoleh kaitan antara perkembangan ekonomi daerah dan bantuan pemerintah pusat terhadap derajat otonomi fiskal daerah.
Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa selaina periode penelitian penerimaan keuangan Kabupaten Gunung Kidul selalu terjadi peningkatan dengan komponen terbesar diduduki oleh sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini menandakan bahwa struktur pembiayaan daerah masih sangat tergantung. PAD sebagai sumber utama kemandirian daerah, memiliki kaitan yang relative lemah terhadap tingkat perekonomian daerah dan ternyata bantuan pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap derajat otonomi daerah. Hal ini ini terjadi karena pemerintah daerah mengalokasikan dana yang diperoleh untuk sector ekonomi yang produktif dalam arti sektor ini menghasilan nilai produksi yang lebih besar daripada nilai investasinya.
Kata Kunci : Pembangunan daerah, Pembangunan nasional, otonomi Daerah, otonomi fiscal, pendapatan asli daerah, penerimaan keuangan Daerah.
