Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pengelolaa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Studi pada Pemerintahan Kabupaten Klaten)
Utami, Selfi (Adv.: Eko Suwardi, Dr., M.Sc.,Ak.C.A.), Eko Suwardi, Dr., M.Sc.,Ak.C.A.
Pengalihan BPHTB dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memberikan konsekuensi bahwa segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan BPHTB dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah. Penyiapan tata aturan sebagai dasar hukum dalam pemungutan, juga sarana dan prasarana pendukung lainnya. Pengalihan BPHTB di kabupaten Klaten telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2011. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah dan kendala. Sistem pengendalian internal pengelolaan BPHTB yang masih lemah mengakibatkan belum optimalnya BPHTB di kabupaten Klaten.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal atas pengelolaan BPHTB di kabupaten Klaten, penentuan target BPHTB dalam APBD, proses pemungutan dan pelaporan realisasi pendapatan serta kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem pengendalian internal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus pada DPPKAD kabupaten Klaten sebagai objek penelitian. Narasumber dalam penelitian ini yaitu para pejabat dan staff yang terlibat langsung dalam pengelolaan BPHTB. Data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber serta dokumen pendukung. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis data kualitatif.
Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan BPHTB di kabupaten Klaten terdapat kelemahan yaitu: data dan informasi, penegakan peraturan, komitmen pimpinan dan kerjasama dengan instansi terkait. Kelemahan yang ada ini sangat mempengaruhi dalam pemenuhan unsur-unsur pengendalian internal terutama dalam memenuhi terciptanya lingkungan pengendalian. Kelemahan tersebut menyebabkan kelemahan dalam lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi yang menjadi dasar pelaksanaan keempat unsur pengendalian internal. Sebab lingkungan pengendalian merupakan faktor penentu terciptanya kondisi yang mendukung berjalannya sistem pengendalian internal. Lemahnya lingkungan pengendalian akan berpengaruh terhadap pelaksanaan keempat unsur yang lain juga menjadi lemah. Hal ini juga terbukti pada unsur penilaian resiko belum pernah dilakukan identifikasi resiko dan analisis resiko. Pada kegiatan pengendalian aturan serta kebijakan dan prosedur yang lemah, sehingga menimbulkan resiko terjadinya kecurangan. Pada unsur informasi dan komunikasi, yang terjadi komunikasi tidak berjalan dengan baik dan efektif. Pemanfaatan media komunikasi untuk sosialisasi aturan, kebijakan dan prosedur belum digunakan secara optimal. Unsur pemantauan berupa pengawasan dan pengendalian dari pimpinan hampir tidak ada. Pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK tidak diikuti dengan pemantauan pada pelaksanaannya. Pemantauan hanya terhenti ketika laporan secara tertulis bahwa rekomendasi telah dilaksanakan.
BPHTB diversion from the central government to local governments consequences that all matters relating to the management of BPHTB prepared and implemented by the regions. Preparation of rules as a legal basis in the collection, as well as other supporting facilities and infrastructure. BPHTB diversion in Klaten has been implemented since January 1, 2011. However, in practice there are still problems and obstacles. The weaknesses in internal control systems resulted BPHTB not optimal in Klaten.
This study aims to evaluate the system of internal controls over the management of BPHTB in Klaten, targeting BPHTB in the budget, the actual revenue collection and reporting as well as weaknesses in the internal control system. This study used a qualitative method with case studies on DPPKAD Klaten as the research object. Informant in this research are the officials and staff who is directly involved in the management of BPHTB. Data were obtained through interviews and supporting documents. The data obtained were analyzed using qualitative data analysis.
The analysis showed that the management of BPHTB in Klaten there are weaknesses in data and information, enforcement of the law, management commitment and cooperation with the relevant agencies. These weaknesses affect the fulfillment of the elements of internal control, especially in meeting of the control environment. The weakness was led to weaknesses in the control environment. Control environment is the foundation on which to base the implementation of the four elements of internal control. Because the control environment is the determining factor of a conducive conditions to the passage of the internal control system. Weak control environment will affect the implementation of the other four elements are becoming weak as well. It is also evident on the elements of risk assessment has not been done the risk identification and risk analysis. In the control activities as well as policy rules and procedures are weak, giving rise to the risk of fraud. On elements of information and communication, the communication takes place is not run properly and effectively. Utilization of communications media for dissemination of rules, policies and procedures have not been used optimally. Monitoring element in the form of supervision and control of the leadership is virtually nonexistent. Follow-up monitoring of the BPK recommendation is not followed by monitoring the implementation. Monitoring is only stopped when a written report that the recommendations have been implemented.
Kata Kunci : BPHTB, collection, internal control, pengendalian internal.
