Otonomi Keuangan Dan Ekonomi Daerah Tingkat II Di Propinsi Sulawesi Utara
TUMILAAR, RICHARD LODEWYK HOPE (Adv.: Dibyo Prabowo, Prof. Dr., M.Sc.), Dibyo Prabowo, Prof. Dr., M.Sc.
Dalam rangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah, maka baik penyerahan maupun penarikan kembali urusan rumah tangga daerah didasarkan pada tingkat kemampuan dan keadaan daerah. Untuk dapat mempertimbangkan faktor tersebut secara objektif, diperlukan penelitian yang seksama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertama peranan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) dalam struktur penerimaan APBD (derajat otonomi fiskal daerah)pada daerah
Tingkat II di Propinsi Sulawesi. Utara kedua pengaruh tingkat perkembangan ekonomi Daerah, dan tingkat bantuan Pemerintah Pusat tingkat transfer Pemerintah terhadap derajat otonomi fiskal Daerah pada Daerah Tingkat II di Propinsi Sulawesi Utara. Tujuan pertama analisa secara diskriptif menggunakan tabel sedangkan tujuan kedua pengolahan data dengan regresi melalui pendekatan kointegrasi, dan Error Correction Model.
Dan penelitian ini didapat kesimpulan (1).Derajat otonomi fiskal daerah (perbandingan PAD dengan penerimaan daerah) tingkat II di Propinsi Sulawesi Utara masih rendah. (2).Bila dilihat urutan derajat otonomi fiskal se Propinsi Sulawesi Utara, maka berturut-turut yang tertinggi adalah Kotamadya Manado dan Kotamadya Gorontalo,Kabupaten Sangihe Talaud, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bolaang-Mongondow,dan terendah Kabupaten Minahasa.(3). Derajat otonomi fiskal yang rendah menunjukkan kemampuan yang lemah dari daerah tingkat II untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan daerah tingkat II itu sendiri. Dengan demikian ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah sangat besar; (4). Faktor yang paling berpengaruh terhadap derajat otonomi fiscal daerah adalah tingkat bantuan pemerintah yang ditunjukkan oleh variabel tingkat bantuan pemerintah. Sementara tingkat ekonomi dan tingkat transfer pemerintah juga menunjukan pengaruh yang bervariasi, ada yang positif dan ada juga yang negatif;(5). Aspek ekonomi dan keuangan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap derajat otonomi fiskal daerah dan memiliki peran penting dalam untuk melaksanakan otonomi daerah. Implikasi Kebijakan yang dapat disampaikan dan penelitian ini adalah (1).Untuk peningkatan Pendapatan Ash Daerah (PAD) perlu penyebaran kegiatan ekonomi (sector industri,perdagangan, pengangkutan dan komunikasi) bukan hanya keperkotaan (kotamadya) tetapi ke daerah kabupaten-kabupaten. (2).Selain upaya peningkatan Pendapatan Ash Daerah (PAD) daerah tingkat II perlu evaluasi dan perbaikan pola pembagian cumber penerimaan bagi pusat, daerah tingkat I dan daerah tingkat II. (3). Perlu suatu kajian/penelitian yang berkaitan dengan perilaku dari variabel independent pada penelitian ini.(4).Transfer pemerintah pusat diprioritaskan pada bantuan umum (block grant). (5).Distribusi transfer pemerintah dengan bantuan khusus (spesific grant) dan sumbangan seharusnya didasarkan pada kajian kebutuhan pembangunan daerah. (6). Mendorong partisipasi masyarakat dalam menggerakan dan mengambil bagian dalam proses pembangunan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
To reach the objective of regional autonomy, the delivering and relating regional development affairs most be based on the level of capability and condition of a region. To consider these factor objectively a carefull research is needed. The objective of this research are first, to get the idea of the role of the local government original receipts in region receipts, indicating the degree of regional fiscal autonomy, in the second level region in North Sulawesi Province; second, to know the influeces of the degree of regional economic development, the central government aid, and government transfer of the degree regional fiscal autonomy in the second level region in the North Sulawesi Province. For the first objective, table descriptive analysis is used where as for the second objective, the method of regression analysis with cointegration, Error Correction Model is utilized. This study concludes: (1) The degree of regional fiscal autonomy (the ratio of origin income and regional revenue) of the second stage in North Sulawesi Province is still low; (2). The order of the degree of fiscal autonomy from the highest to the lowest, for Municipales: Manado, them Gorontalo, where us for Regency is: Sangihe Talaud, Gorontalo, and Minahasa. (3).Low degree of fiscal autonomy indicates low capability of the region to meet the needs for the development fund. This means that the dependency of the region on government transfer is very high. (4).The most influence factor on the degree of regional fiscal autonomy is aid, whereas the influence economic development and government transfer, both show variation positive and negative. (5).Economic and financial aspect have strong influence on the degree of regional fiscal autonomy and have important role in consideration to realize the regional autonomy. The policy implication of this research are as follow: (1). To increase the regional income it is necessary to spread the economic actives (industry, trade, transport, and communication sector), not only to the municipal but also to the Regency. (2), In the addition to increase the original income of second region level, it is necessary to the evaluated and improve the pattern of distribution of the revenue sources between the central government and the regions. (3). A further research related to the behavior of the independent variables of this researches necessary. (4).The central and regional government transfer should be prioritized on block grant. (5).The distribution of government transfer of specific grant and contribution should be based on analysis of necessity of regional development. (6). Motivate the society to the participant in the development, at the stage of planning, activating and controlling.
Kata Kunci : otonomy, economic development, regional fiscal autonomy, government transfer, Asli Daerah ( PAD ), struktur penerimaan APBD, pendekatan kointegrasi, dan Error Correction Model.
