ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA STUDI KASUS PT PLN DISJATIM
TANNAR, ORYZA (Adv.: Sony Warsono, Dr., MAFIS), Sony Warsono, Dr., MAFIS
Pengadaan Barang dan Jasa diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lain yang prosesnyadimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Seiring perkembangan jaman yang semakin modern, sarana dan prasarana pemerintah pun bervariasi mengikuti perkembangan dan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah. Pengadaan barang dan jasa tersebut dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah.
Penelitian ini memfokuskan kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan di wilayah PT. PLN Distribusi Jawa Timur dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan sosiologi, pendekatan institusi, dan pendekatan politik hukum yang berbasis manajemen risiko. Data pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan pendekatan fisik maupun data langsung dengan beberapa pihak dan karyawan yang bersangkutan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan perusahaan listrik negara distribusi jawa timur tersebut.
Hasil dari penelitian ini antara lain pengadaan barang dan jasa di perusahaan listrik negara disjatim pada umumnya telah sesuai dengan sistem dan mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Namun, setelah dikaji dan ditinjau lebih dalam lagi masih terdapat beberapa kendala dan adanya perilaku curang yang dilakukan oleh panitia pengadaan maupun peserta pengadaan dan pihak-pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut.
Procurement is expected to be carried out effectively and efficiently with the principles of fair competition, transparent ,opened and fair treatment for all parties, in accordance with Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 on Government Procurement is an activity to obtain goods and services by the Ministry / Institutions / Regional Working Units / other Institutions starting from the planning process needs to be disclosed all activities to obtain goods and services. As the development of an increasingly modern era, the government infrastructure was varied to keep track of and adapted to the needs of the government. The procurement of goods and services financed by the budget of revenues and expenditures country / region.
.This study focuses on government procurement of goods and services made in the area of PT. PLN Disjatim by using the historical approach, sociological approach, institutional approaches, legal and political approach to development based on risk management. The data in this study were obtained by physical or direct data approach with several parties and employees concerned with the procurement of goods and services within the state electricity distribution company of the Eastern Java.
The results of this study include the procurement of goods and services in the state electricity company disjatim generally been in accordance with the systems and mechanisms that have been defined in the Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 on Government Procurement. However, once studied and reviewed more deeply there are some constraints and the presence of fraudulent behavior committed by the procurement committee and procurement participants and parties involved in the procurement of goods and services.
Kata Kunci : procurement of goods and services, the company states, risk management, pengadaan barang dan jasa, perusahaan negara, manajemen risiko.
