ANALISIS KINERJA PEMERINTAHAN PASCA KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH DITINJAU

SUPRIYONO, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Ak.

2008 | Skripsi | S1 Extention - Accounting

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia dilakukan sebagai salah satu langkah dalam memberikan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Penerapan desentralisasi dalam bentuk perimbangan keuangan diharapkan mampu mewujudkan kemandirian keuangan daerah terutama dalam bidang penerimaan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Cilacap dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, mengukur dan menganalisis derajat otonomi fiskal pemerintahan daerah kabupaten Cilacap yang dititikberatkan pada derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan upaya fiskal/posisi fiskal.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa data realisasi anggaran kabupaten Cilacap dan propinsi Jawa- Tengah tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, data produk domestik regional bruto penduduk di kabupaten Cilacap dan propinsi Jawa Tengah tahun 2003 sampai dengan 2006, data jumlah penduduk kabupaten Cilacap dan propinsi Jawa-Tengah tahun 2003 sampai dengan tahun 2006. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten Cilacap dengan pertimbangan karena Cilacap sebagai kabupaten penerima dana perimbangan terbesar di propinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Cilacap masih cukup rendah, karena proporsi dana perimbangan masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa kapasitas fiskal kabupaten Cilacap lebih besar daripada kebutuhan fiskal daerah tersebut, serta kenaikan produk domestik regional bruto pada harga konstan berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan asli daerah.

Kesimpulan penelitian ini yaitu kinerja keuangan pemerintah kabupaten Cilacap masih rendah dan masih sangat tergantung dari keuangan pemerintah pusat, dan kapasitas fiskal kabupaten Cilacap lebih besar dari kebutuhan fiskalnya.

The fiscal decentralization execution and regional autonomy in Indonesia conducted as one step in giving broader autonomy to the local government. Applying decentralize in the form of finance counter balance being expected to be able to obtain a regional finance independence especially in the regional income/receipt. The objective of this research is to measure and analyze the finance performance of Cilacap regency local government from 2003 up to 2006, measuring and analyzing the degree of fiscal autonomy in Cilacap regency governance which is weight pointed at fiscal decentralization degree, fiscal need, fiscal capacity and fiscal exertion/fiscal position.

This research represent a descriptive research using a secondary data in the form of budget realization data of Cilacap regency and Central Java province in 2003 up to 2006, population's gross regional domestic product data in Cilacap regency and Central Java province in 2003 up to 2006, population's total data of Cilacap regency and Central Java province in 2003 up to 2006. The research object used in this research is Cilacap regency with the consideration of Cilacap as regency which received biggest balancing fund in Central Java province.

The result of this research indicate that the finance performance of Cilacap regency local government are still low, because the balancing fund proportion too big if it compared with the local government original receipt. This research also indicate that the fiscal capacities of Cilacap regency is bigger than the regional fiscal need, and also the increasing of gross regional domestic product at constant price have an effect on increasing the local government original receipt.

This research conclusion is that government finance performance of Cilacap regency still lower and still much depended from central government finance, and fiscal capacities of Cilacap regency is bigger than its fiscal need.

Kata Kunci : Kinerja, Pemerintahan daerah, Desentralisasi Fiskal, Otonomi Daerah