ANALISIS PENDAPATAN PAJAK REKLAME KABUPATEN BANTUL: Studi Kasus Pada Dipenda Kabupaten Bantul

Suatmi, Dr. Eko Suwardi, M.Sc., Ak.

2008 | Skripsi | S1 Extention - Accounting

Pemerintah menerapkan sistem otonomi daerah sejak tahun 1999. tujuannya dalah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan rumah tangganya sendiri. Setiap daerah diwajibkan menggali segala sumber keuangannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, setiap daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber keuangnnya agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, karena tingkat keuangan yang baik akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis pendapatan pajak reklame di Kabupaten Bantul. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari publikasi-publikasi yang dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait. Pajak reklame merupakan sumber keuangan Kabupaten Bnatul yang mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.selalu tercapainya target yang ditetapkan pemerintah daerah merupakan indikasi yang baik, tetapi apabila angka target tersebut dibandingkan dengan besarnya pajak yang seharusnya diterima, angka tersebut masih terlalu rendah. Berdasarkan prediksi menggunakan tren sekuler dan anlisis regresi , penerimaan pajak reklame dimasa yang akan datang akan terus meningkat. Tentu saja hal tersebut tidak lepas dari peran masyarakat sebagai subyek pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama ini penerimaan pajak reklame Kabupaten Bantul belum maksimal. Banyaknya kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah untuk menerttibkan masyarakat dalam membayar pajak reklame merupakan penghambat belum maksimalnya penerimaan pajak reklame. Pmerintah daerah harus terus mengupayakan perbaikan dengan mensosialisasikan peraturan pajak reklame,terutama kepada biro iklan dan juga masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Selain itu, pemerintah daerah harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai yaitu aparat pajak yang bersih dan bertanggungjawab. Dengan begitu akan tercapai penerimaan pajak reklame yang maksimal. Keyword: Pajak Reklame

Government has been applying the regional autonomy system since 1999. The objective is to build opportunity for regions to manage and arrange their own household implementation. Each region is forced to apply an obligatory to discover all of their financial resources in regard to the applied law. Every region is demanded to raise efforts in increasing their own financial resources in order to have capability to finance their government implementation, since the high level of financial resources will affect the success of regional autonomy implementation. This research is trying to analize Advertisement Tax Revenue at Bantul Regency. The data forms were obtained from primary and secondary data usage. The primary data are taken from field observation while the secondary data gathered from publications released by related Department. Advertisement taxes are forms of financial resources owned by Bantul Regency which possessed potentials to be developed. The fact that they always reached their developing target is a well-done indication, but if this number of target are compared to the highly taxes which supposed to be received, this numbers is still too low. Based on prediction use by secular trend and regression analysis, the future revenue from advertisement taxes will be more increasing. This is exactly why this matter can not be liberated from the role of local government as tax officers and role of local citizens as tax subject.

The result from this research shows that the advertisement tax revenue at Bantul Regency has not yet maximized after all these years. A great number of obstacles which were faced by local government to straighten up local community in tax payment is a barrier in which the tax revenue is not yet maximized. Local government must apply improvements with socialize law of advertisement tax especially to advertising bureau and also local people. Such action can be applied with constructing illumination to the people about the importance of tax payment. It is also clear that government deserved supports from local people with sufficient human resources, that is a clean and reliable tax officer. Therefore, it will achieved a maximum advertisement tax revenue. Keyword :Advertisement Tax

Kata Kunci : Pendapatan Daerah; Pajak Reklame; PAD