Analisis laporan keuangan pemerintah kabupaten Purbalingga
SORAYA, NADIYA LINI, Prof. Dr. Abdul Halim, MBA, Ak
Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk memungut pendapatan dari publik dan wajib menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada publik. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangan dimaksud secara akuntabel dan transparan. Dalam rangka membangun akuntabilitas dan transparansi, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem akuntansi pemerintah daerah telah sesuai dengan SAP atau belum, dan jika sudah, bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah jika dilihat dari analisis terhadap laporan keuangan.
Data penelitian adalah laporan keuangan pemerintah kabupaten purbalingga periode pelaporan tahun 2005-2007 yang diperoleh dari Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP dan kondisi keuangannya cukup baik.
The government have authority to collect earning of public and obliged to use it to defray management of activity of government for the purpose of service to public. The government obliged to justify of management with accountability and transparency. For the agenda of developing accountability and transparency, the governments has published PP No. 24/2005 concerning Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) where valid for central government and local government.
This research aim to know whether the accounting system of local government have as according to SAP or not yet, and if have, how do the finance condition of local government if seen from analysis to financial statement.
This research carried out from financial statement of sub-province Purbalingga during the year 2005 to 2007 that obtained from Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) sub-province Purbalingga. The result of this research is that the local govenment has compiled the financial reports according to SAP and the finance condition is good enough.
Kata Kunci : Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Transparansi, Standar Akuntansi Pemerintah, analisis laporan keuangan.
