Pertimbangan Berbasis-Ekonomi Mahkamah Agung dalam Memberikan Hukuman Pidana penjara dan Denda Kepada Terdakwa Kasus Narkotika dan Psikotropika di Indonesia 2001-2009
SONY SAPUTRA (Pembimbing: Rimawan Pradiptyo, Ph.D), Rimawan Pradiptyo, Ph.D
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Mahkamah Agung (MA) dalam memberikan hukuman penjara dan denda kepada terdakwa kasus narkotika dan psikotropika di Indonesia. Data yang digunakan adalah putusan MA terhadap 218 orang terdakwa (191 kasus) pada tahun 2001-2009. Transaksi ilegal narkotika dan psikotropika membuat negara kehilangan pajak dan bea masuk yang seharusnya diperoleh jika transaksi dilakukan secara legal. Kerugian negara tersebut idealnya menjadi pertimbangan MA dalam mengenakan hukumannya agar hukuman yang diberikan sesuai dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Lebih jauh, dari sudut pandang biaya dan manfaat, hukuman denda dan perampasan barang bukti adalah hukuman yang costless karena adanya transfer moneter dan asset ke negara dan hukuman penjara adalah hukuman yang costly namun memiliki efek jera yang lebih baik. Maka, sebelum memberikan sebuah hukuman idealnya pengadilan mempertimbangkan ada tidaknya hukuman lain untuk mengurangi biaya maupun mengoptimalkan efek jera hukuman. Dengan menggunakan regresi logistik dan efek marginal, ditemukan bahwa semakin tinggi kerugian negara yang ditimbulkan oleh terdakwa, maka semakin besar probabilitas terdakwa untuk terkena hukuman denda oleh MA, namun kerugian negara tersebut tidak menjadi pertimbangan MA dalam memberikan hukuman penjaranya. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa jumlah hukuman finansial yang dikenakan MA lebih besar 2,5 kali dari jumlah kerugian negara yang ditimbulkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa MA telah mempertimbangkan biaya dan efek jera dari hukumannya karena telah mempertimbangkan ada tidaknya hukuman lain yang dikenakan oleh Pengadilan Negeri maupun yang dituntut Jaksa Penuntut Umum sebelum mengenakan hukuman pidana penjara dan dendanya. Sebaliknya, penelitian ini menemukan adanya pelanggaran asas equality before the law oleh Mahkamah Agung, dimana terdakwa dengan status pekerjaan tertentu ternyata memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk terkena hukuman pidana denda dan penjara Mahkamah Agung.
This research aims to analyze the economic-based consideration of Supreme Court in sentencing imprisonment and fines to narcotic and psychotropic case defendant in Indonesia. The data used in this research is Supreme Court decisions toward 218 narcotic and psychotropic defendants (191 cases) in 2001-2009. Illegal transaction of narcotic and psychotropic make the government suffers losses from tax and import duty (if smuggled) that can be collected if the transaction conducted legally. Ideally Supreme Courts judges considering the governments losses in their sentencing decision, so the level of punishment given fit the level of governments losses. Furthermore, from cost and benefit viewpoint, fines and seizure of evidence is costless because there is a monetary and assets transfer to the government while imprisonment is costly but tend to have a better deterrence effect. So, it will be better if judges in Supreme Court considering any other punishment before giving their punishment for minimizing the cost and optimizing the deterrence effect of the punishment. Using logistic regression and the marginal effect of independent variable, we found that governments losses inflicted by the defendant is considered by the Supreme Court in their fines sentencing decision but not in their imprisonment decision. Higher the governments losses inflicted by the defendant, higher the probability of the defendant to get a Supreme Courts fines. We also found that total financial punishment sentenced by Supreme Court is 2.5 times higher than the total of governments losses. Furthermore, we found that judges in Supreme Court has considered the cost and the deterrence effect of the punishment because before giving their punishment they considering any other punishment given by District Court or the prosecutor. On the contrary, we found a violation of equality before the law in the Supreme Court decisions in which defendant with particular occupation have a lower probability to get Supreme Courts imprisonment and fines.
Kata Kunci : Narkotika, Psikotropika, Kerugian Negara, Biaya Hukuman, Efek Jera, Narcotic, Psychotropic, Governments Losses, Cost of Punishment, Deterrence Effect, Equality Before The Law.
