Peranan Sektor Publik Lokal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Jawa Timur
SOLIHIN, ACHMAD (pembimbing: Catur Sugiyanto, Dr., M.A.), Catur Sugiyanto, Dr., M.A.
Tulisan ini menjelaskan peranan sektor publik lokal terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Timur. Pertanyaan dalam tulisan ini adalah apakah pajak lokal dan pengeluaran pemerintah daerah mempunyai pengaruh terhadap perekonomian regional. Pertanyaan ini sangat penting dalam dua halo Pertama, kami dapat menduga bahwa kesenjangan ekonomi di Jawa Timur dapat dijeJaskan oleh kinerja sektor publik lokal. Hal ini sangat penting untuk diketahui apakah pajak daerah dan atau pengeluaran pemerintah daerah mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
Kedua, berkaitan dengan otonomi daerah yang baru diberlakukan, pemerintah daerah harus paham tentang mekanisme di rnana pajak daerah dan pengeluaran pernerintah daerah rnempunyai pengaruh pada perekonornian regional. Hasil tulisan ini akan berguna untuk pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunannya dan juga membantu pemerintah pusat dalam rnengalokasikan bantuan fiskalnya kepada daerah secara efisien.
Kami rnengklasifikasikan 37 kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur dalam dua kelompok, yaitu Daerah I (19 kabupaten/ kota) dan Daerah II (18 kabupaten/ kota). Temuan utama dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: Sektor publik lokal mempunyai peranan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Investasi pemerintah daerah mempunyai peranan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Konsumsi pemerintah daerah mempunyai peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di kedua kelompok daerah. Sedangkan penerimaan pemerintah dari pajak dan bukan pajak mempunyai peranan negatif pada pertumbuhan ekonomi regional baik di Daerah I maupun Daerah IT. Ternuan lainnya adalah sektor swasta mempunyai peranan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan peranan sektor publik lokal. Hal ini bisa mengakibatkan kesenjangan antardaerah semakin melebar.
Salah satu implikasi kebijakan yang krusial dalam tulisan ini adalah meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah ini, khususnya peningkatan kapabilitas pemerintah daerah agar dapat menyesuaikan perannya dalam pembangunan ekonomi.
This paper's aim is to explain the role of the local public sectors in regional economic growth in Jawa Timur. The question we ask in this paper whether local taxes and local expenditures affect regional economic growth in Java Timer. If so, how do they do this? This question is very important in two respects. First, we might expect that the regional economic gap in Java Timur could be explained by the performance of the local public sectors. It would be especially interesting to know whether local taxes and or expenditures have had an impact on regional economic growth. An Alternative view argues against any such impact.
Second, as local autonomy has been granted, local govermnents need to understand the mechanism by which local taxes and expenditures affect the regional economy. The results of this paper will both be very useful for local government in setting up its own regional economic planning and will also help central government allocate fiscal aid to local govermnents efficiently.
We classify 37 regencies/ municipalities in Jawa Timur into two groups - Daerah 1(19 regencies/ municipalities) and Daerah II (18 regencies/ municipalities). The major findings in this paper are as follows. The role of a local public sector in regional economic growth has been very significant. Local government investment has been a significant positive effect in both regions. Local taxes have been negative effect in Daerah I and Daerah II. The other finding is the private sector has more an important role than the local public sector. As a result, the regional economic gap has widened.
One of the many crucial policy implications of this paper is that we must enhance the role of the local government. More specially, we must enhance local government capability in played own roles in economic development.
Kata Kunci : sektor publik, pertumbuhan ekonomi regional, kesenjangan antar daerah, otonomi daerah, public sectors, regional economic growth, the regional economic gap, local autonomy
